Indeks
Landak  

Tiga Penghargaan Landak di 2026: Dari Stunting, Pelayanan Publik hingga Anak Putus Sekolah

Bupati Landak Karolin Margret Natasa. Foto: Ist

KalbarOke.com — Tiga penghargaan diterima Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sepanjang 2026. Di balik deretan apresiasi itu, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan yang lebih panjang: memastikan penanganan stunting, pelayanan publik, dan akses pendidikan benar-benar terasa hingga ke masyarakat.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan penghargaan bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berbenah. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi pemicu agar jajaran pemerintah terus mencari cara baru dalam memberikan pelayanan.

“Capaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Landak untuk tidak cepat puas dan terus memberikan inovasi serta pelayanan terbaik di sektor pelayanan publik, penanganan stunting, hingga pemerataan akses pendidikan,” ujar Karolin di Kantor Bupati Landak, Senin, 21 September 2026.

Tiga penghargaan tersebut berasal dari sektor berbeda. Penghargaan pertama berkaitan dengan penanganan stunting, kemudian indeks pelayanan publik, dan terakhir inovasi penanganan anak putus sekolah. Pada sektor kesehatan, Pemkab Landak memperoleh Penghargaan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting.

Penghargaan itu diberikan Gubernur Kalimantan Barat kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Landak pada 17 Agustus 2026. Apresiasi tersebut diberikan berdasarkan capaian pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Landak pada 2025. Dalam penilaian tersebut, Landak masuk klasifikasi “Sedang”.

Penanganan stunting dilakukan melalui aksi konvergensi yang melibatkan sejumlah sektor dan unsur pemerintahan. Pendekatan tersebut menempatkan persoalan stunting bukan semata-mata sebagai urusan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan gizi, sanitasi, pendidikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagi Pemkab Landak, penghargaan itu menjadi salah satu indikator atas upaya yang telah dilakukan. Namun, klasifikasi tersebut juga menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan intervensi dan hasil penanganan stunting.

Penghargaan kedua datang dari sektor pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan apresiasi kepada Pemkab Landak pada 29 Juni 2026 berdasarkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025.

Kabupaten Landak memperoleh skor 3,37 dan masuk kategori “Baik”. Indeks tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Capaian itu menunjukkan adanya perkembangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, bagi pemerintah daerah, predikat tersebut bukan garis akhir.

Karolin mengatakan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar masyarakat memperoleh layanan pemerintahan yang semakin mudah, cepat dan berkualitas. Sektor pendidikan memberikan penghargaan ketiga bagi Kabupaten Landak.

Pada 26 Agustus 2026, Pemkab Landak memperoleh Tribun Pontianak Awards 2026 melalui inovasi Gerbang Asa atau Gerakan Bangkit Anak Putus Sekolah. Program tersebut dinobatkan sebagai Inovasi Daerah Terbaik dalam Penanganan Anak Putus Sekolah.

Gerbang Asa dirancang untuk menangani anak-anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan sekaligus mendorong terbukanya kembali akses pendidikan bagi mereka. Program tersebut menjadi penting karena persoalan pendidikan tidak berhenti pada ketersediaan sekolah. Anak yang putus sekolah juga dapat menghadapi persoalan ekonomi keluarga, akses, lingkungan sosial hingga faktor lainnya.

Melalui Gerbang Asa, pemerintah daerah berupaya melakukan intervensi agar anak-anak yang terhenti pendidikannya dapat kembali memperoleh kesempatan belajar. Karolin mengatakan tiga penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.

“Ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen jajaran Pemkab Landak yang senantiasa didukung oleh masyarakat. Mudah-mudahan capaian ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata dia.

Menurut Karolin, pembangunan daerah tidak semestinya diukur hanya dari jumlah penghargaan yang diperoleh pemerintah. Ukuran yang lebih penting, kata dia, adalah manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, penghargaan di bidang stunting, pelayanan publik dan pendidikan akan dijadikan pijakan untuk memperkuat program yang sudah berjalan.

Tiga bidang tersebut juga menunjukkan tiga kebutuhan dasar yang masih menjadi pekerjaan pemerintah daerah: memastikan anak tumbuh sehat, warga memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, dan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan untuk bersekolah.

Bagi Landak, penghargaan tahun ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi penanda bahwa sejumlah program telah mendapat pengakuan, sekaligus pengingat bahwa pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. (dRi)

Exit mobile version