KalbarOke.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berbenah memperkuat peran strategis pelabuhan perikanan di Indonesia. Tak sekadar menjadi tempat sandar kapal dan bongkar muat hasil laut, pelabuhan kini diproyeksikan sebagai garda terdepan perekonomian sektor perikanan sekaligus objek vital nasional (obvitnas) yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
“Pelabuhan perikanan bukan hanya gerbang keluar masuk kapal. Ia adalah etalase subsektor perikanan tangkap yang mencerminkan stabilitas ekonomi, ketahanan sumber daya alam, dan keamanan nasional,” ujar Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Laksda TNI Lotharia Latif, dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu 29 Juni 2025.
Menurut Lotharia, kompleksitas aktivitas di pelabuhan menjadikannya rentan terhadap berbagai potensi gangguan teknis, sosial hingga kriminal. Untuk mengantisipasi hal itu, KKP mendorong status pelabuhan perikanan sebagai obvitnas.
Inisiatif ini dimulai dengan pelatihan dan sertifikasi Internal Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) bagi jajaran Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri pada Mei 2025 lalu.
Lindungi Aset Negara, Dorong Investasi
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Ady Candra, menekankan pentingnya sistem keamanan terintegrasi guna melindungi aset negara serta mendorong iklim investasi yang sehat di pelabuhan perikanan.
“Penetapan pelabuhan sebagai obvitnas akan memperkuat dukungan terhadap program penangkapan ikan terukur dan mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pascaproduksi,” jelasnya. Ady juga menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi sistem pengamanan pelabuhan kepada stakeholder di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dukungan pun datang dari Kepolisian. Direktur Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, mengungkapkan bahwa saat ini belum ada satu pun pelabuhan perikanan di Indonesia yang berstatus obvitnas.
Karena itu, Polri menyambut baik langkah progresif KKP, termasuk proses penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) sebagai dasar hukum penetapan.
Pelabuhan sebagai Pusat Pertumbuhan Daerah
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya revitalisasi pelabuhan perikanan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pelabuhan yang terkelola dengan baik akan menjadi motor penggerak produktivitas nelayan dan pelaku usaha kelautan secara berkelanjutan.
“Pelabuhan harus menjadi wajah kemajuan perikanan nasional. Kita dorong agar fasilitas dan sistem pengelolaannya terus ditingkatkan demi mendukung kegiatan perikanan yang efisien, aman, dan berdaya saing global,” tegas Trenggono.
Dengan langkah-langkah ini, KKP optimistis pelabuhan perikanan di Indonesia siap naik kelas, menjadi simpul pertumbuhan ekonomi biru yang tangguh dan aman di tengah tantangan global.***
Artikel ini telah dibaca 223 kali
