KalbarOke.Com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan fokus khusus pada percepatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Hal ini diungkapkan oleh Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dalam kunjungan kerjanya ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) di Pontianak pada Rabu (9/7/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan optimal dan berkesinambungan di daerah. Herzaky pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Kepala BWSK I, Pramono, dan jajarannya atas kontribusi mereka dalam pembangunan infrastruktur di Bumi Borneo.
Pembangunan infrastruktur di era Prabowo, sebagaimana diungkapkan Herzaky, tidak hanya berorientasi pada fisik semata, melainkan juga diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri, swasembada pangan, energi, air, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Lebih jauh, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan yang dimulai dari desa, sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kemenko Infrastruktur akan mencermati secara seksama program-program prioritas di Kalimantan Barat,” ujar Herzaky. Ia menambahkan bahwa pihaknya berencana meninjau sejumlah lokasi yang merupakan aspirasi dan usulan dari masyarakat.
“Peninjauan ini bertujuan untuk memverifikasi langsung kondisi lapangan dan memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,” tegasnya. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan bersifat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat krusial untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Ini mencakup perumusan kebijakan lintas kementerian/lembaga, penanganan isu strategis nasional, pemantauan dan evaluasi program, hingga pengendalian isu-isu strategis pembangunan nasional.
Herzaky menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur berperan sentral dalam menyukseskan visi-misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Peran ini diwujudkan dalam pengawalan pelaksanaan 7 Prioritas Nasional, 21 Program Prioritas, 53 Kegiatan Prioritas, dan 24 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur akan terhenti. “Di era Pak Prabowo ini, pembangunan terus kita pantau, tidak ada perubahan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang bilang berhenti itu tidak benar. Kita fokus mencermati ulang, mengkaji ulang, dan mempelajari betul mana yang benar-benar menjadi prioritas,” jelas Herzaky.
Secara khusus, Herzaky menyoroti pentingnya dukungan dari anggota DPR RI Komisi V yang berasal dari Kalimantan Barat. “Harapan kita Kalbar ini jangan sampai kendor untuk terus melaju ke depan, apalagi di era Pak Prabowo ini Kalimantan menjadi salah satu perhatian besar, tidak hanya Jawa dan Sumatera,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herzaky juga menekankan pentingnya memastikan Kalimantan Barat tetap menjadi prioritas dalam pembagian anggaran nasional. “Kehadiran saya di sini harapannya nanti dalam pembagian anggarannya, Kalbar ini juga tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dana yang terbatas, kemudian Kalbar jadi ditinggalkan,” ungkapnya. (Aw/01)
Artikel ini telah dibaca 391 kali
