KalbarOke.Com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya JBT Solar, terus menjadi keresahan di Kalimantan Barat. Menanggapi situasi yang meresahkan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Pengawas yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menindak tegas praktik penyalahgunaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, memimpin rapat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, aparat kepolisian, dan stakeholder terkait lainnya, pada Jumat (11/7/2025). Tujuan utama rapat ini adalah untuk mengatasi potensi masalah kelangkaan dan tingginya harga BBM di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami akan membentuk Tim Pengawas yang beranggotakan unsur-unsur seperti Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, serta stakeholder yang terkait,” tegas Harisson di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar. Tim ini akan memiliki tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
Harisson menekankan bahwa Tim Pengawas ini akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan bahwa setiap SPBU memiliki pasokan yang mencukupi.
“Kami akan memberi sanksi yang tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan penimbunan, penjualan di atas HET, atau praktik penyalahgunaan lainnya,” ancamnya.
Dengan langkah-langkah antisipasi dan penanganan ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap kelangkaan dan tingginya harga BBM di atas HET dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan.
“Kami harapkan, masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan harga yang wajar dan pasokan yang terjamin,” tutup Harisson, menunjukkan komitmen Pemprov untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di seluruh wilayah Kalbar demi kenyamanan masyarakat. (Aw/01)
Artikel ini telah dibaca 268 kali
