KalbarOke.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, perang dagang, dan tren proteksionisme. Dalam acara 16th Asia Pacific Tax Forum yang digelar di Jakarta, Rabu 16 Juli 2025, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu memaparkan lima strategi utama dalam memperkuat sistem perpajakan nasional.
“Ketidakpastian global ini berdampak langsung pada posisi fiskal kita. Maka, strategi fiskal harus beradaptasi agar tetap solid dan responsif,” ujar Wamenkeu.
- Integrasi Data Lintas Institusi
Langkah pertama adalah memperkuat pertukaran data antar institusi, baik di dalam Kementerian Keuangan seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, maupun dengan kementerian lain yang terkait ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan transparan melalui integrasi informasi transaksi.
- Pengawasan Transaksi Digital
Strategi kedua menyasar pengawasan transaksi digital yang semakin masif, baik yang bersifat domestik maupun lintas negara. Pemerintah akan memperkuat pengawasan guna menghindari potensi penghindaran pajak yang kerap terjadi dalam sektor digital.
- Penyesuaian Tarif dan Cukai untuk Hilirisasi
Pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif bea masuk dan memperluas cakupan cukai. Ini bertujuan mendorong hilirisasi industri, sekaligus mencapai tujuan fiskal terkait kesehatan dan perlindungan lingkungan.
“Instrumen pajak dan bea cukai menjadi alat untuk menopang transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi,” kata Wamenkeu.
- Optimalisasi Pendapatan SDA
Pemerintah menegaskan pentingnya kontribusi adil dari para pelaku usaha yang mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia. Sesuai arahan Presiden Prabowo, mereka harus memberi timbal balik yang sepadan bagi perekonomian nasional.
- Pengembangan Sistem Inti Terpadu
Strategi terakhir adalah pengembangan sistem perpajakan dan kepabeanan berbasis digital seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, integrasi data, serta kepatuhan pajak.
Kolaborasi Regional Hadapi Tantangan Global
Forum pajak tahunan ini mempertemukan para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Pemerintah Indonesia berharap forum ini mampu menghasilkan solusi konkret untuk tantangan global yang dihadapi bersama.
“Kami berharap diskusi ini membawa dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas,” tutup Wamenkeu. (*/)
Artikel ini telah dibaca 39 kali
