KalbarOke.Com – Peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025) turut disambut antusias oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang mengikuti acara ini secara virtual dari Halaman Kantor Desa Jeruju Besar, Kubu Raya, menyampaikan harapan besarnya terhadap 2.143 Koperasi Merah Putih yang digagas di Bumi Khatulistiwa ini.
Menurut Gubernur Norsan, keberadaan koperasi-koperasi ini adalah upaya strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional dan berdampak langsung.
“Harapan kita dengan dilaunching-nya Koperasi Merah Putih sebanyak 2.143 koperasi, mudah-mudahan ini dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok, pemulihan hukum, dan usaha-usaha lokal lainnya,” ujar Ria Norsan.
Pemerintah Provinsi Kalbar tak hanya berhenti pada harapan. Norsan menegaskan komitmen Pemprov untuk memberikan dukungan konkret berupa pendanaan dan bantuan peralatan kepada koperasi-koperasi tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang tepat dan akuntabel agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar mampu membawa perubahan signifikan.
“Dengan bantuan ini, kita berharap koperasi dapat berperan aktif dalam menstabilkan harga sembako dan membantu masyarakat sekitar untuk berkembang secara ekonomi,” tambahnya.
Norsan juga tidak lupa mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti Bapak Gineng dan Bapak Bowo, yang telah berkontribusi besar dalam memperbaiki sistem distribusi dan hubungan kelembagaan di tingkat bawah. Ia menyoroti perbaikan signifikan yang telah terjadi di Kalbar, khususnya dalam sistem hukum agraria dan stabilitas harga hasil pertanian.
“Kalau dulu misalnya harga gabah hanya Rp100, sekarang sudah meningkat jadi Rp200. Bahkan sekarang tidak ada lagi petani yang keluar dari sistem. Gabah kering dihargai Rp6.500 per kilogram tanpa syarat, baik yang basah maupun kering. Bulog siap menampung semuanya,” tegasnya optimis.
Dengan adanya peningkatan sistem dan dukungan yang tepat, Gubernur Ria Norsan memproyeksikan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan, konflik atau masalah hukum di kalangan petani terkait distribusi hasil panen tidak akan lagi terjadi. Ia meyakini bahwa jaminan stabilitas harga akan semakin memperkuat posisi petani dan koperasi di daerah, menandai babak baru kemandirian ekonomi rakyat di Kalimantan Barat. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 114 kali
