KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah tegas untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan antrean panjang di SPBU. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/7/2025), Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, memastikan pembentukan Tim Pengawas BBM Subsidi yang akan turun langsung ke lapangan untuk memantau distribusi.
“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa langsung turun ke SPBU, melihat persoalan nyata di lapangan, dan segera mengambil keputusan agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak terjadi,” tegas Harisson.
Langkah ini merupakan respons cepat Pemprov Kalbar untuk mengantisipasi kelangkaan solar subsidi yang belakangan memicu antrean panjang dan aksi protes dari Aliansi Sopir Truk Kalbar. Tidak hanya melibatkan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, tim pengawasan juga akan menggandeng BPH Migas, Organda, dan perwakilan Aliansi Sopir Truk.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Supir truk yang selama ini terdampak langsung juga kita libatkan agar pengawasan benar-benar efektif,” jelas Harisson.
Dalam rapat tersebut, keluhan keras disampaikan oleh Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji. Ia menilai aturan penjualan BBM subsidi di sejumlah SPBU justru memperparah antrean kendaraan.
“Di beberapa SPBU, sopir hanya bisa beli BBM subsidi Rp250 ribu sampai Rp300 ribu sekali isi, itu pun waktunya diatur. Ini jelas menghambat dan membuat antrean semakin panjang,” ungkapnya.
Maturji meminta Pemprov memberi prioritas kepada truk bermuatan agar bisa mendapatkan pasokan BBM yang cukup sehingga distribusi barang ke daerah tidak terganggu.
“Kalau bisa mereka ini dapat jatah penuh, 50 sampai 80 liter, bukan dibatasi sedikit-sedikit,” ujarnya.
Harisson menegaskan Pemprov Kalbar berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang bermain di distribusi BBM subsidi. Menurutnya, subsidi harus dinikmati masyarakat yang berhak, bukan diselewengkan.
“BBM subsidi harus sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan akan diperkuat dan penegakan hukum akan tegas,” tegasnya.
Dengan hadirnya Tim Pengawas yang melibatkan berbagai elemen, Pemprov Kalbar optimistis antrean panjang di SPBU dapat segera diatasi. Selain itu, sopir truk diharapkan bisa kembali mendistribusikan barang dengan lancar ke seluruh daerah di Kalbar. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 219 kali
