KalbarOke.Com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas inflasi di daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional secara virtual, Senin (8/9/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ini membahas berbagai isu strategis, termasuk pencapaian pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan dukungan daerah terhadap program nasional 3 juta rumah.
Mendagri Apresiasi Capaian Penurunan Inflasi
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan inflasi. Data terbaru menunjukkan inflasi year-on-year turun dari 2,37% menjadi 2,31%, sementara inflasi month-to-month bahkan mengalami deflasi sebesar -0,08%.
“Ini pencapaian yang luar biasa dan perlu dipertahankan. Dengan kondisi ini, konsumen lebih ringan bebannya karena harga tidak melonjak, sementara produsen juga tetap diuntungkan karena bisa berproduksi stabil,” ujar Mendagri.
Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk menjaga stabilitas sosial, salah satunya dengan rutin menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas.
Komitmen Pemprov Kalbar untuk Stabilitas Harga
Menanggapi arahan tersebut, Sekda Harisson menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap melaksanakan instruksi Mendagri. Prioritas utama adalah menjaga stabilitas inflasi melalui berbagai strategi yang telah dicanangkan.
“Kami berkomitmen berupaya menjaga inflasi tetap stabil melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi pasar murah, dan penguatan distribusi pangan,” tegas Harisson.
Selain fokus pada inflasi, rapat koordinasi ini juga menyoroti upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalbar pada Maret 2025 turun menjadi 6,16% dari 6,25% pada September 2024. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 3.040 jiwa.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya dukungan daerah terhadap program strategis 3 juta rumah. Ia meminta kepala daerah untuk mempermudah penyediaan lahan dan perizinan, mengingat program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov Kalbar berkomitmen untuk mendukung penuh program ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
