KalbarOke.Com – Kasus keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi belakangan ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk organisasi kepemudaan. Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Eddy, angkat bicara dan menilai perlu ada transparansi serta evaluasi mendalam terkait pelaksanaan program penyediaan makanan yang menjadi pemicu insiden.
Gusti Eddy mempertanyakan secara tegas mengenai kendala utama di balik insiden keracunan, yang berpotensi merugikan banyak pihak. Ia menyoroti beberapa kemungkinan yang harus diselidiki.
“Apakah karena membeli makanan yang berkualitas rendah, atau diserahkan kepada pihak yang bukan ahlinya demi mendapat keuntungan lebih? Atau bahkan ada banyak pertanyaan lainnya,” ujar Gusti Eddy, menekankan perlunya kejelasan terkait kualitas makanan, proses pengadaan, dan profesionalisme pelaksana program.
Desakan Tegas BPM: Jangan Ada Unsur Pidana yang Lolos dari Jerat Hukum
Lebih lanjut, BPM Kalbar menegaskan bahwa apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut, maka hal itu mengindikasikan adanya niat buruk yang harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Gusti Eddy secara langsung melayangkan kritik dan desakan kepada aparat penegak hukum (APH) agar segera bertindak proaktif.
“APH jangan jadi penonton dan jadi pendengar saja. Kalau ada unsur pidananya, harus ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya, mendesak APH untuk mengambil langkah konkret.
Harapan Masyarakat dan Pembelajaran Masa Depan
BPM Kalbar berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil langkah serius dan menyeluruh. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan kasus keracunan massal ini tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.
Selain itu, BPM berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait, sehingga peristiwa serupa yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat tidak akan terulang di kemudian hari.
Kredibilitas dan kualitas program penyediaan makanan publik kini dipertanyakan, dan masyarakat menanti tindakan tegas dari APH untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden keracunan massal ini.
