KalbarOKe.com – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai perhatian serius. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sudah ada 70 kasus gangguan kesehatan dengan total korban hampir 6.000 orang.
Menanggapi hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai perlu ada perbaikan mendasar dalam pengelolaan MBG. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyarankan agar dapur MBG ditempatkan langsung di sekolah untuk meminimalisasi risiko dan mempercepat distribusi makanan.
Saat ini, proses produksi dan distribusi MBG masih bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG memproduksi dan menyalurkan hingga 3.000 paket MBG ke berbagai sekolah. Total ada sekitar 7.200 SPPG di seluruh Indonesia.
Namun, menurut Said, banyak SPPG tidak memiliki fasilitas memadai, terutama ruang penyimpanan berpendingin dengan kapasitas besar yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas bahan makanan.
“Proses persiapan hingga distribusi terlalu panjang dan memakan waktu. Kalau dapur ada di sekolah, ini akan lebih efisien dan aman, seperti yang dilakukan beberapa negara lain,” ujarnya.
Said juga mengusulkan agar setiap SPPG hanya diperbolehkan memproduksi maksimal 1.000 paket MBG, sementara sisanya dapat dikerjakan melalui dapur sekolah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan sekaligus mengurangi potensi terjadinya kasus keracunan massal. (*/)
