KalbarOke.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diawasi secara ketat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
Langkah pengawasan menyeluruh ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui berbagai mekanisme pengendalian, mulai dari pemantauan langsung di lapangan hingga review administrasi setiap tahap proyek.
“Kami tidak ingin program-program ini nantinya menemui berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” tegas Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Ade menjelaskan, sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, tim pengawas melakukan Mutual Check Awal (MC-0) untuk memastikan kesesuaian antara rencana teknis (gambar kerja) dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, review pembayaran pekerjaan dilakukan minimal dua kali di setiap lokasi KNMP guna memastikan keabsahan dan kelayakan setiap progres pekerjaan.
“Pelaksanaannya tentu tidak mudah, karena membutuhkan auditor yang mumpuni dan pengawasan jarak jauh yang optimal. Di tahap awal kami juga mendampingi survei calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP,” jelasnya.
Menurut Ade, percepatan pelaksanaan program strategis nasional ini harus tetap memperhatikan aspek administratif dan prinsip kehati-hatian, dengan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya tata kelola yang baik (good governance), termasuk penyusunan regulasi yang mendukung setiap kebijakan baru.
Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, KKP juga menjalin kolaborasi dengan pengawas eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum. Sinergi ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi risiko sekaligus mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek.
“Kolaborasi ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat internal, tapi juga terintegrasi lintas lembaga, sehingga risiko dapat diminimalisir bahkan dihilangkan,” ujar Ade menambahkan.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk terus memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih dan transparan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa seluruh proyek strategis di bawah KKP harus berjalan dengan prinsip akuntabilitas tinggi.
“Setiap tahapan proyek harus diawasi dengan ketat agar terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan sesuai koridor hukum,” tegas Trenggono.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan salah satu inisiatif unggulan KKP yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas hilir, dan penguatan ekonomi berbasis perikanan rakyat. (*/)
