Ratusan Warga Puncak Bogor Mengamuk saat Reses DPR RI, Kelaparan Akibat Penertiban KLHK

Ratusan warga Puncak, Cisarua, Bogor, mengamuk saat acara reses anggota DPR RI Komisi VI Mulyadi. Mereka mengaku kelaparan dan kehilangan pekerjaan akibat penertiban oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Foto: tangkapan layer YouTube PonTV

KalbarOke.com — Suasana panas mewarnai acara reses anggota DPR RI Komisi VI, H. Mulyadi dari Fraksi Gerindra, di salah satu hotel kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/10/2025).

Ratusan warga yang hadir dalam pertemuan itu meluapkan amarah dan kekecewaan mereka. Mereka mengaku kelaparan serta kehilangan mata pencaharian akibat penertiban yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di kawasan Puncak.

Dalam aksi spontan itu, warga bahkan membentangkan spanduk berisi permohonan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi dampak kebijakan tersebut. Mereka menilai langkah penyegelan yang dilakukan KLHK telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat setempat.

Baca :  Kasus Paparan Radioaktif Cs-137 di Cikande Serang: Fakta Terbaru, Penanganan, dan Dampaknya bagi Industri

“Mohon dukungan Bapak Presiden, karena perusahaan di kampung saya distop. Warga jadi takut kelaparan, bingung bayar sekolah anak, dan bayar kredit bank. Banyak yang dirumahkan karena penertiban ini,” ujar Maman, salah satu warga yang ikut protes.

Menurut data warga, sedikitnya 2.600 orang telah kehilangan pekerjaan setelah sejumlah usaha dan investasi lokal di kawasan Puncak ditutup. Sebelumnya, sektor pariwisata dan usaha kecil menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat tanpa memerlukan syarat pendidikan tinggi.

Menanggapi keluhan tersebut, Mulyadi berjanji akan memperjuangkan nasib warga terdampak agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan KLHK perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan efek domino terhadap ekonomi daerah.

Baca :  Sepolwan Polri dan Kepolisian Prancis Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Pendidikan dan SDM

“Kebijakan penyegelan yang dilakukan secara membabi buta tanpa kajian itu merugikan banyak pihak. Warga kehilangan pekerjaan, UMKM terhenti, dan hotel serta restoran kehilangan omzet. Bahkan, pendapatan pajak daerah juga terganggu,” ujar Mulyadi.

Ia menegaskan akan mendorong Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kebijakan KLHK, agar lapangan kerja masyarakat dapat dipulihkan dan iklim investasi di kawasan wisata unggulan Bogor kembali menggeliat.

Warga berharap pemerintah pusat maupun daerah segera memberikan solusi konkret agar mereka dapat kembali bekerja dan memulihkan ekonomi keluarga. (*/)