KalbarOke.com – Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh. Hal ini ditegaskan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan dana negara untuk menutup kewajiban proyek tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah tengah mencari alternatif pembiayaan agar tidak membebani APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10).
Prasetyo menambahkan, isu utang Whoosh belum menjadi agenda pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Meski begitu, ia menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.
“Kita ingin ini berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, tapi juga ke depan mungkin bisa sampai Surabaya,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, yang menaungi proyek tersebut melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi seharusnya ini menjadi tanggung jawab Danantara karena mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri, rata-rata bisa Rp80 triliun per tahun,” ujar Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10).
Menurut Purbaya, hingga kini belum ada pembahasan resmi dengan pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang KCIC ditanggung negara. Ia menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan cukup untuk menyelesaikan kewajiban proyek tanpa bantuan APBN.
“Harusnya mereka bisa mengelola dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau tidak, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pengelolaan proyek antara pemerintah dan sektor swasta tidak tumpang tindih. Skema pembiayaan harus jelas, sehingga beban negara tidak semakin berat. “Jangan kalau untung jadi swasta, tapi kalau rugi jadi tanggungan pemerintah,” kata Purbaya.
Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang membebani neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Dua opsi itu adalah penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur proyek kepada pemerintah.
Sebagai informasi, proyek Whoosh dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China. Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal para pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Dengan penegasan dari Istana dan Kementerian Keuangan ini, arah penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh tampaknya akan bergantung pada langkah korporasi Danantara, bukan pada dana APBN. (*/)
