KalbarOke.com — Pemerintah resmi mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyaluran BLTS berjalan tepat sasaran. Ia menyebut, data penerima bersifat dinamis sehingga perlu dilakukan verifikasi langsung ke lapangan (groundcheck) oleh pemerintah daerah.
“Kita perlu koordinasi, dan kita tentu berharap bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria, yaitu masyarakat di desil 1, 2, 3, dan 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dapat dilihat melalui aplikasi SIKS-NG milik Pusdatin,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2025).
Selain pemerintah daerah, Kemensos juga akan melibatkan pendamping sosial dan pilar masyarakat untuk melakukan edukasi, pendampingan, serta sosialisasi kepada para penerima manfaat.
“Pendamping akan memastikan agar bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekaligus melaporkan jika ada kendala di lapangan. Proses penyaluran ini juga menjadi ajang verifikasi kondisi objektif penerima manfaat,” tambahnya.
Target dan Mekanisme Penyaluran
Menurut Gus Ipul, penerima BLTS terdiri dari 20,8 juta KPM reguler yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya, dan 14 juta KPM baru yang belum pernah menerima bantuan reguler.
Penyaluran dilakukan pada triwulan IV tahun 2025 melalui dua mekanisme: KPM reguler menerima bantuan lewat bank-bank Himbara, KPM baru melalui PT Pos Indonesia karena belum memiliki rekening.
Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025, yang disalurkan sekali dengan total Rp900 ribu. Bagi KPM reguler, total bantuan mencapai Rp1,5 juta termasuk bansos rutin sebelumnya.
“Data hasil verifikasi ditargetkan rampung dalam waktu lima hari dan langsung diteruskan ke PT Pos Indonesia agar bisa segera disalurkan, sesuai arahan Presiden agar bantuan ini cepat sampai ke masyarakat,” jelas Gus Ipul.
Penyaluran bagi KPM reguler melalui Himbara telah dimulai sejak Senin (20/10/2025) dan akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia.
Dorong Daya Beli dan Ekonomi Daerah
Program BLT Prabowo Rp30 triliun ini diharapkan menjadi penopang daya beli masyarakat menengah ke bawah menjelang akhir tahun, sekaligus mendorong konsumsi domestik di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil.
Pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk “memasang mata”, aktif mengawasi, dan memastikan tidak ada penyelewengan atau penerima ganda dalam proses distribusi bantuan sosial tersebut. (*/)
