KalbarOke.Com – Pemerintah Kabupaten Landak bersiap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk Kabupaten Landak dipastikan mengalami pengurangan signifikan, mencapai Rp215 miliar.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengonfirmasi bahwa pemotongan TKD tersebut berakibat langsung pada penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten Landak yang semula Rp 1,260 triliun, kini turun menjadi Rp1,044 triliun.
Karolin merincikan, pemangkasan ini menyasar beberapa komponen TKD, termasuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa. Namun, komponen yang mengalami pemotongan paling besar adalah Dana Alokasi Umum (DAU).
“Ada beberapa anggaran yang dipangkas seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan yang paling besar dipangkas itu adalah Dana Alokasi Umum,” ujar Karolin pada Rabu (22/10/2025).
Berkurangnya dana transfer ini diperkirakan akan berdampak luas, tidak hanya pada struktur APBD, tetapi juga pada rencana pembangunan dan perkembangan daerah secara keseluruhan.
Menanggapi kondisi fiskal yang terbatas ini, Bupati Karolin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Landak untuk tetap melanjutkan program pembangunan dengan fokus pada skala prioritas.
“Akan sangat berdampak, tetapi kami Pemerintah Kabupaten Landak akan tetap melaksanakan program-program dengan skala prioritas,” tegas Bupati dua periode tersebut.
Ia juga telah menginstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Landak untuk segera melakukan penyesuaian. OPD diminta menyusun perencanaan yang ketat dan hanya berfokus pada program-program yang benar-benar prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif.
