KalbarOke.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak sektor swasta untuk turut berperan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Langkah ini diambil karena pemerintah hanya mampu menanggung sekitar 60 persen dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp1.905 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, kebutuhan dana tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menjadi peta jalan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan.
“Pemerintah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur hingga 2029. Dari total Rp1.905 triliun yang dibutuhkan, kapasitas fiskal negara hanya mampu menutup sekitar 60 persen. Karena itu, kami mengajak sektor swasta untuk ikut serta dalam pembiayaan,” ujar Hanggodo di Jakarta.
Menurutnya, keterlibatan swasta sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur strategis tetap berjalan sesuai target, tanpa sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga menyiapkan berbagai skema kemitraan, seperti Public Private Partnership (PPP), untuk memberikan kepastian investasi bagi pelaku usaha.
Hanggodo menambahkan, ajakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan agar pembangunan infrastruktur nasional berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana.
“Presiden menginginkan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap gempa dan bencana alam lainnya. Infrastruktur harus memberi manfaat jangka panjang dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Kementerian PUPR memastikan bahwa setiap proyek strategis akan dirancang secara berkelanjutan, efisien, dan transparan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pemerintah berharap, keterlibatan swasta tidak hanya menutupi kekurangan dana, tetapi juga menghadirkan inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. (*/)
