KalbarOke.Com – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi Pemerintah Kota (Pemkot) atas pandangan umum yang diajukan oleh seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Tanggapan ini berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Wali Kota disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak pada Rabu (5/11/2025).
Wali Kota Edi Kamtono membuka tanggapannya dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi atas seluruh masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun (konstruktif) dari fraksi-fraksi DPRD.
“Segala pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi menjadi cerminan dari komitmen bersama untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” ujar Edi. Ia memastikan, pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2026.
Menanggapi pandangan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem mengenai efisiensi belanja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota Edi menjelaskan beberapa langkah strategis:
• Efisiensi Anggaran: Pemkot berkomitmen menggunakan belanja daerah secara efisien, dengan fokus utama pada kepentingan dan pelayanan publik.
• Optimalisasi PAD: Pemkot telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rutin melaksanakan program Pajak Award sebagai apresiasi bagi wajib pajak yang patuh.
• Penguatan Fiskal: Pemkot akan menguatkan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan akademisi, serta membuka ruang pembiayaan kreatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), untuk mendorong investasi.
Selain itu, penyusunan APBD 2026 akan tetap memprioritaskan belanja wajib, yaitu pendidikan sebesar 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen.
Menjawab masukan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS, Wali Kota Edi menyatakan persetujuannya terhadap perlunya evaluasi bagi perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah.
• Penempatan ASN: Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah didasarkan pada analisis jabatan, beban kerja, dan standar kompetensi. Pemkot akan terus meningkatkan potensi dan kompetensi ASN demi pelayanan publik yang lebih profesional.
• Lapangan Kerja: Pemkot berupaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui program magang, campus hiring, job fair (bursa kerja), dan forum kemitraan untuk mendorong peningkatan lapangan kerja.
Menanggapi berbagai fraksi, termasuk Fraksi Demokrat, Edi memaparkan program prioritas terkait infrastruktur dan pelayanan publik:
• Penanganan Banjir: Dilakukan melalui pembangunan drainase lingkungan dan normalisasi parit, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong.
• Penataan Kota: Pemerintah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk menata kabel jaringan internet agar kota terlihat rapi dan aman.
• Pengelolaan Sampah: Diperkuat melalui pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), penguatan bank sampah, dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.
• Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Pemkot menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru, memperluas pembangunan unit sekolah baru, merehabilitasi ruang belajar, dan menyediakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang mutu pembelajaran.
Wali Kota Edi Kamtono menutup tanggapannya dengan optimisme bahwa dengan dukungan penuh dari DPRD dan partisipasi masyarakat, APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak.
