KalbarOke.com – Polemik rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menuai kontroversi. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan tragedi kemanusiaan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Mereka menolak tegas wacana pemberian gelar kehormatan negara kepada Soeharto.
Koordinator aksi dari KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan langkah yang melukai perjuangan reformasi.
“Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sama saja mengkhianati semangat reformasi. Negara seharusnya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru, bukan memberi penghargaan,” ujar Dimas.
Para pengunjuk rasa juga menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, yang sebelumnya membuka peluang bagi Soeharto untuk mendapat gelar tersebut. Mereka menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap sejarah kelam bangsa.
Menurut data Komnas HAM, setidaknya terdapat sembilan gelombang kekerasan negara selama pemerintahan Orde Baru, termasuk pelanggaran berat yang belum sepenuhnya diselesaikan hingga kini.
Massa mendesak pemerintah untuk menghapus nama Soeharto dari daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional dan mengutamakan tokoh-tokoh lain yang berjuang bagi demokrasi dan keadilan.
Diketahui, selain Soeharto, nama-nama lain yang masuk dalam daftar usulan penerima gelar tahun ini antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh buruh Marsinah, serta sejumlah pejuang daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Aksi berlangsung damai di bawah pengawasan aparat kepolisian. Para demonstran berjanji akan terus mengawal proses penetapan gelar pahlawan agar tidak mencederai nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. (*/)
