KalbarOke.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui perubahan paradigma. Program bantuan sosial yang diberikan tidak boleh berhenti pada pemberian uang atau barang semata, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi warga miskin.
Penegasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).
Bahasan menjelaskan bahwa salah satu dari lima arah kebijakan utama Pemkot dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini mencakup perluasan akses ke pelatihan kerja, peluang wirausaha, dan dukungan permodalan melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” ujar Bahasan, menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan.
Menurutnya, kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang kompleks, bukan hanya persoalan ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi dan integrasi seluruh pihak.
“Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Selain fokus pada pemberdayaan, Bahasan memaparkan empat arah kebijakan strategis lainnya yang menjadi prioritas Pemkot untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem:
1. Integrasi Data: Pembaharuan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala untuk memastikan data terpadu dan tepat sasaran.
2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Menggunakan pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, serta jaminan sosial dan akses layanan kesehatan.
3. Kolaborasi Pentahelix: Penguatan kerja sama yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat.
4. Perbaikan Tata Kelola: Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi program, yang fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga pada dampak nyata (outcome) dan hasil akhir di masyarakat.
Keseriusan upaya pemberdayaan ini mendapat dukungan penuh dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak. Yanieta Arbiastutie, Ketua TP-PKK Kota Pontianak, menyatakan kesiapan kader PKK untuk bersinergi dalam pemutakhiran data dan pelaksanaan program.
Yanieta menyoroti bahwa pemberdayaan harus menjadi kunci utama. Salah satu program yang dijalankan PKK adalah peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di tingkat kelurahan.
“Melalui kegiatan ini, perempuan dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Seperti kita ketahui, perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” jelas Yanieta.
Selain itu, program seperti Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman PKK) turut dikembangkan untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan, yang secara langsung membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.
Kolaborasi yang kuat antara Pemkot, PKK, dan seluruh instansi terkait diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mencapai target nasional menuju nol kemiskinan ekstrem di Pontianak.
