KalbarOke.Com – Desakan agar pemerintah daerah segera membatasi lalu lintas kendaraan berat di Kota Pontianak dan mengalihkan aktivitas kepelabuhanan ke Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah menguat. Desakan ini disampaikan oleh Pengamat Transportasi Intermoda, Sy. Usmulyani, saat mengunjungi Pelabuhan Kijing, Rabu (12/11/2025).
Menurut Usmulyani, kebijakan tegas diperlukan untuk mengoptimalkan investasi negara dan mengatasi masalah keselamatan serta kepadatan lalu lintas di ibu kota provinsi.
Usmulyani menyoroti kurang optimalnya pemanfaatan Pelabuhan Kijing yang dibangun dengan investasi besar Rp2,9 triliun dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak Agustus 2022. Meskipun fasilitas dan sarana di Kijing sudah sangat siap dan menunjang—bahkan mampu menampung 14 kapal secara bersamaan—aktivitas sandar dan bongkar muat kapal masih terlihat lesu.
Data dari PT. Pelindo Cabang Pontianak menunjukkan bahwa hingga saat ini, ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Kijing hanya dilakukan oleh satu perusahaan (PT IUP), padahal Kalimantan Barat memiliki sekitar 400 perusahaan perkebunan.
Usmulyani melihat Kijing sebagai prospek besar yang tak hanya bagi kemajuan Kalbar, tetapi juga seluruh Kalimantan. Lokasi Kijing yang strategis, langsung menghadap Laut Cina Selatan, memungkinkan pengiriman kargo dalam skala besar ke negara tujuan seperti India dan Tiongkok secara lebih efisien dan hemat waktu.
Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan pemerintah terhadap pergerakan shipment (pengiriman barang) yang masih bertumpu pada Pelabuhan Dwikora dan pelabuhan swasta di Pontianak. Kondisi ini memaksa ratusan kendaraan tronton berat melintasi jalanan kota.
Usmulyani mendesak Pemerintah Kota dan Provinsi untuk bersikap tegas:
1. Batasi Gerak Tronton: Pemerintah harus segera memperpendek jam operasional dan membatasi kecepatan maksimal kendaraan berat di jalanan kota demi keselamatan publik dan menjaga kualitas jalan.
2. Pindahkan Aktivitas: Jika aktivitas pelabuhan tidak segera dialihkan ke Kijing, hal ini akan terus membahayakan nyawa manusia di Pontianak.
Saat ini, pergerakan tronton di Pontianak sudah mencapai sekitar 617 movement per hari untuk mengangkut peti kemas. Jika target Pelindo untuk tahun depan tercapai, kepadatan lalu lintas akan meningkat drastis di Kota Pontianak yang luasnya hanya 108 km² tanpa adanya penambahan jalur jalan yang signifikan.
“Apakah kita mau bertaruh nyawa orang di Pontianak setiap hari? Sementara investasi besar yang bisa memberikan dampak ekonomi tinggi dibiarkan? Ini pilihan yang harus disikapi oleh pejabat pemerintah,” tegas Usmulyani.
Masalah lain yang disoroti adalah kurangnya ketegasan pemerintah terhadap perusahaan kepelabuhanan swasta. Dari tujuh perusahaan swasta yang beroperasi dekat Pelabuhan Dwikora, dua di antaranya dilaporkan enggan berpindah ke Kijing. Bahkan, perusahaan tersebut dikabarkan berupaya menambah luas dermaga dan investasi di lokasi semula.
Usmulyani menilai perilaku ini dapat menimbulkan potensi spekulasi monopoli bisnis dan mengganggu tata ruang transportasi publik di dalam kota.
“Pemerintah harus berani mengatakan tidak. Harus berlaku adil dalam istilah ekonomi, harus memberikan win-win solution. Jangan sampai ada penyimpangan kekuasaan. Pemerintah harus tegas,” tutup Usmulyani, menekankan perlunya keberanian regulasi untuk menjamin keadilan investasi dan keselamatan warga.
