KalbarOke.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan rencana tata ruang laut. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui training workshop Joint Marine Spatial Planning (MSP) Teluk Balikpapan bersama FISO Xiamen University, yang baru saja berlangsung di Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok.
Direktur Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL, Abdi Tunggal Priyanto, menjelaskan bahwa penyusunan joint MSP ini bertujuan mewujudkan Teluk Balikpapan yang tangguh, terkendali, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut tetap mengedepankan kelestarian ekosistem sekaligus mendukung pembangunan ekonomi modern dan produktif.
Abdi menyoroti kondisi Teluk Balikpapan yang saat ini didominasi ekosistem mangrove, permukiman nelayan, jalur pelayaran, serta habitat Pesut Mahakam yang terancam punah. Tanpa perencanaan terpadu, berbagai perkembangan pembangunan berpotensi memicu konflik tata ruang, dampak sosial, hingga kerusakan lingkungan.
“Joint MSP ini menjadi masukan penting bagi revisi Perda Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 dan integrasinya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),” ujarnya dalam siaran resmi, Sabtu (22/11).
Untuk menghadapi tantangan seperti degradasi ekosistem, penangkapan ikan berlebih, hingga konflik pemanfaatan ruang, KKP menempatkan perencanaan tata ruang laut sebagai fondasi utama. Strategi ini dibangun atas lima pilar: keberlanjutan lingkungan, produktivitas ekonomi, inklusivitas sosial, penguatan berbasis sains, serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pendekatan tersebut turut diperkuat melalui pemanfaatan ocean big data, kolaborasi lintas sektor, dan skema pendanaan inovatif seperti blue finance serta tata kelola karbon biru.
Staf Khusus Menteri KKP Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri, Dyah Erowati, yang turut hadir, menegaskan pentingnya pembelajaran dari pengalaman panjang RRT dalam mengelola wilayah pesisir.
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menerapkan integrasi pesisir, Xiamen Coastal Development dinilai memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam menciptakan zonasi laut yang mendukung ekonomi biru dan pengelolaan pesisir berkelanjutan.
“Kolaborasi ini meningkatkan kapasitas SDM KKP, khususnya dalam pengolahan data spasial dan transfer pengetahuan teknis untuk penataan ruang pesisir yang terintegrasi,” kata Dyah. Ia juga berharap kerja sama dapat diperluas, terutama dalam teknologi mutakhir seperti penginderaan jauh, kecerdasan buatan, hingga pengelolaan karbon biru.
Workshop penyusunan MSP Teluk Balikpapan bersama Xiamen ini merupakan kegiatan ketiga sejak KKP dan China Ocean Development Foundation (CODF) menandatangani perjanjian kerja sama pada Desember 2023. Tahun 2025, kegiatan difokuskan pada pemutakhiran rancangan teknis, evaluasi, dan pembandingan proses perencanaan ruang laut Indonesia dengan RRT.
Sejalan dengan kebijakan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, KKP menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui tata ruang laut berbasis ekonomi biru yang terukur dan berkelanjutan. (*/)
