KalbarOke.Com – Sektor perumahan di Kabupaten Kubu Raya tengah menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kalimantan Barat saat ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai angka 8,51 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, menghadiri Rapat Optimalisasi KPR Subsidi yang diinisiasi oleh BI dan difasilitasi oleh BCA Cabang Kubu Raya pada Jumat (19/12/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mengurai benang kusut hambatan teknis yang selama ini menjegal percepatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
“Rapat ini digelar untuk mencari solusi supaya di akhir tahun 2026 pencapaian kredit kepemilikan rumah bisa maksimal,” tegas Sukiryanto saat memberikan keterangan kepada awak media.
Salah satu isu paling krusial yang dibahas dalam rapat tersebut adalah kendala di sektor pertanahan. Sukiryanto menyoroti rencana penutupan layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dijadwalkan pada 20 Desember. Menurutnya, penutupan yang terlalu awal ini dapat menghambat proses administrasi KPR subsidi yang tengah berjalan.
Wabup berharap ada diskresi atau kebijakan khusus agar layanan BPN dapat diperpanjang guna mendukung penyelesaian berkas perbankan dan notaris.
“Isunya BPN sudah menutup layanan di tanggal 20 Desember. Mudah-mudahan layanan itu diperpanjang, paling tidak sampai tanggal 28 Desember agar target kita ke depan bisa tercapai,” harap Sukiryanto.
Persoalan koordinasi antara perbankan (Himbara maupun swasta), notaris, dan instansi pertanahan menjadi poin utama yang perlu disinergikan agar hambatan administratif tidak merugikan calon debitur KPR subsidi.
Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan kredit daerah. Ia mengakui bahwa permasalahan pertanahan di Kubu Raya memang memerlukan penanganan khusus melalui diskusi lintas instansi.
“Kami melihat ada kendala-kendala terkait permasalahan pertanahan yang perlu kita selesaikan bersama. Pertemuan ini adalah bagian dari upaya tersebut,” jelas Doni.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Bank Indonesia, dan sektor perbankan diharapkan mampu mendongkrak angka pertumbuhan kredit di atas 8,51 persen. Kolaborasi ini bukan sekadar mengejar target angka, melainkan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah di Kubu Raya bisa memiliki hunian yang terjangkau.
Dengan penyelesaian hambatan teknis di akhir tahun 2025 ini, diharapkan pada tahun 2026 akses pembiayaan perumahan akan semakin terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ringkasan Berita
• Wabup Kubu Raya Sukiryanto dan BI Kalbar menggelar rapat koordinasi optimalisasi KPR subsidi pada 19 Desember 2025.
• Pertumbuhan KPR di Kalimantan Barat saat ini masih rendah, yakni di angka 8,51 persen.
• Sukiryanto meminta BPN memperpanjang masa layanan hingga 28 Desember untuk memperlancar administrasi KPR yang terhambat.
• Isu utama yang diidentifikasi adalah hambatan teknis di sektor pertanahan dan perlunya sinergi antara perbankan, notaris, serta BPN.
• Bank Indonesia berkomitmen mendorong pertumbuhan kredit perumahan guna memberikan akses hunian layak bagi masyarakat Kubu Raya.
