KalbarOke.Com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian terkait secara virtual, Senin (29/12/2025). Rapat ini membahas evaluasi pengendalian harga sepanjang 2025 sekaligus strategi bersama menyongsong tahun 2026.
Rakor digelar dari Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar dan diikuti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta Satgas Pangan pusat. Forum ini menjadi sarana penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan seluruh jajaran pemerintahan tidak lagi bekerja secara terpisah. Ia menilai keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada koordinasi kepala daerah dengan seluruh perangkatnya.
“Kami menginstruksikan agar kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok menjadi prioritas utama. Seluruhnya harus dijalankan dengan respons cepat, terukur, dan berbasis data,” tegas Akhmad Wiyagus.
Ia menambahkan, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Indikatornya terlihat dari keterjangkauan harga pangan hingga sampai ke meja makan rumah tangga.
Menurutnya, capaian positif selama 2025 perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara berbagai kendala yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi bersama lintas sektor.
“Langkah tahun ini menjadi acuan menyongsong 2026 dengan komitmen yang lebih kuat. Daerah tidak boleh lengah dan harus terus mengambil langkah agar inflasi tidak berlarut-larut,” ujar Akhmad Wiyagus.
Bapanas Pastikan Stok Pangan Nasional Aman
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketersediaan pangan nasional relatif aman hingga akhir 2025. Pemerintah siap menatap 2026 melalui berbagai aksi nyata di lapangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras SPHP. Intervensi difokuskan pada komoditas tertentu di wilayah yang dinilai rentan.
“Pemerintah menebalkan bantuan berupa 10 kilogram beras per bulan. Intervensi lanjutan diperlukan pada beras premium dan Minyak Kita, khususnya di Zona 3,” kata Andi Amran Sulaiman.
Ia menyebut kolaborasi antarpetani, asosiasi, dan pengawasan distribusi terus diperkuat. Monitoring ketat dilakukan agar Gerakan Pangan Murah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Inflasi Kalbar Masuk Zona Hijau
Menanggapi arahan pusat, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan optimisme dalam menjaga stabilitas harga. Ia memastikan stok pangan di Kalbar tetap aman bagi masyarakat.
Berdasarkan data nasional, Kalimantan Barat masuk zona hijau dengan inflasi 2,04 persen. Indeks Perkembangan Harga tercatat 2,01 persen, lebih rendah dibanding sejumlah provinsi lain.
“Alhamdulillah, Kalbar berada di zona hijau dengan inflasi 2,04 persen dan IPH 2,01 persen. Kami optimis menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegas Ria Norsan.
Ia menjelaskan Pemprov Kalbar telah mengambil langkah konkret untuk meredam potensi lonjakan harga. Salah satunya dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah di kabupaten dan kota.
Selain itu, monitoring rutin dilakukan langsung ke pasar rakyat. Langkah ini untuk memantau ketersediaan stok dan pergerakan harga komoditas pokok secara riil.
“Data Kantor Staf Kepresidenan menunjukkan harga beras turun dari Rp14.524 menjadi Rp14.512 per kilogram bulan ini. Koordinasi dengan pusat akan terus kami perkuat,” ujar Ria Norsan.
Pengawasan Harga dan Pasokan Diperketat
Menutup keterangannya, Norsan memastikan pengawasan harga pangan terus dilakukan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga harga tidak melampaui HET dan mencegah spekulasi.
Menurutnya, kolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, dan Bulog terus diperkuat. Pasokan pangan dijaga aman meski dihadapkan pada curah hujan tinggi.
Ringkasan Berita
• Gubernur Kalbar Ria Norsan mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi nasional secara virtual pada Senin (29/12/2025) dari Kantor Gubernur Kalbar sebagai bagian evaluasi akhir tahun.
• Pemerintah pusat menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi berjalan terpadu dan tidak dilakukan secara parsial oleh daerah.
• Badan Pangan Nasional memastikan stok pangan nasional aman hingga akhir 2025 melalui Gerakan Pangan Murah dan penyaluran beras SPHP.
• Berdasarkan data nasional, Kalimantan Barat masuk zona hijau inflasi dengan angka 2,04 persen dan IPH 2,01 persen, lebih rendah dari sejumlah provinsi lain.
• Pemprov Kalbar berkomitmen menjaga harga pangan sesuai HET melalui pengawasan pasar, pengendalian distribusi, dan kolaborasi lintas instansi.
