KalbarOke.Com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di seluruh Kota Pontianak resmi dimulai sebagai wadah aspirasi warga untuk tahun anggaran 2027. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan guna menyelaraskan kebutuhan warga dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi,” ujar Edi Rusdi Kamtono, Senin (12/1/2026).
Meskipun Musrenbang membahas rencana 2027, Wali Kota menegaskan bahwa di tahun berjalan (2026), Pemerintah Kota Pontianak menempatkan infrastruktur sebagai fondasi utama. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat di tengah keterbatasan lahan yang dihadapi kota khatulistiwa ini.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi dalam penyusunan program. Menurutnya, hambatan di lapangan sering kali terjadi bukan karena kendala teknis semata, melainkan adanya perbedaan persepsi yang menghambat efektivitas kebijakan.
Kota Pontianak masih bergulat dengan tantangan alam yang unik, mulai dari banjir rob, ancaman kebakaran lahan (karhutla), hingga intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM terasa payau saat musim kemarau. Menanggapi hal tersebut, Pemkot kini tengah melakukan akselerasi pada proyek strategis nasional.
“Sekarang Pemkot tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar,” papar Edi.
Proyek SPALD-T ini menjadi prioritas nasional guna meningkatkan kualitas lingkungan dan sanitasi warga perkotaan. Selain masalah limbah, Pemkot juga berupaya menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan pemakaman yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan secara bertahap.
Kebijakan pembangunan daerah ini tetap diselaraskan dengan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Edi menilai, infrastruktur yang kuat harus berjalan beriringan dengan penguatan daya beli masyarakat agar ekonomi tetap stabil.
Belajar dari evaluasi anggaran tahun 2025 yang mencatatkan beberapa program terlambat dilaksanakan, Wali Kota memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta tidak ada waktu yang terbuang sia-sia di awal tahun 2026.
“Kepala dinas dan kepala badan yang menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” imbuhnya.
ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diharapkan memanfaatkan momentum awal tahun untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Wali Kota menginginkan birokrasi yang lincah, semangat, dan mampu bekerja tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari akibat kelalaian administrasi.
Instrumen APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan nyata. Dengan eksekusi anggaran yang cepat dan tepat sasaran, Edi optimis tantangan lingkungan di Pontianak dapat teratasi sekaligus memberikan pelayanan prima bagi seluruh warga.
Ringkasan Berita
• Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membuka Musrenbang tingkat kelurahan pada Senin (12/1/2026).
• Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir rob, air payau, dan peningkatan fasilitas umum.
• Proyek SPALD-T di Benua Melayu Laut dan Sungai Jawi Luar dipercepat sebagai prioritas sanitasi nasional.
• Wali Kota menginstruksikan Kepala OPD untuk segera mengeksekusi anggaran 2026 guna menghindari keterlambatan seperti tahun sebelumnya.
• Pembangunan diselaraskan dengan program nasional Asta Cita dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
