KalbarOke.Com — Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan langkah serius dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan berkomitmen penuh merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai bentuk pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, serta berbasis pada kearifan lokal. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan praktis guna meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri.
Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, didampingi Kepala Dinas SP3APMD, Andri Candra, melakukan koordinasi langsung ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Senin (19/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerahkan proposal usulan pembangunan yang telah diperbaiki sesuai persyaratan teknis.
“Kami menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang sudah beberapa kali mengalami perbaikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar,” ujar Amru Chanwari saat diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi.
Kehadiran orang nomor dua di Kayong Utara ini mempertegas komitmen daerah untuk memastikan syarat-syarat dari Kementerian Sosial RI terpenuhi. Hal ini mencakup administrasi surat dukungan hingga kesiapan lahan yang sudah berstatus clean and clear serta dukungan sarana prasarana penunjang lainnya.
Amru menjelaskan bahwa berdasarkan target capaian, pembangunan Sekolah Rakyat di Kayong Utara ini dijadwalkan akan terealisasi pada tahap ketiga, yakni sekitar tahun 2026 hingga 2027 mendatang. Program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam menghapus angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Kepala Dinas SP3APMD Andri Candra juga mengoordinasikan penanganan orang terlantar (OT) dan bantuan logistik bencana. Ia memberikan apresiasi tinggi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang selama ini rutin menyalurkan bantuan bagi masyarakat Kayong Utara.
“Kami tentunya terbantukan sekali selama ini Pemerintah Provinsi sudah maksimal dalam memberikan bantuan ke Pemda Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Andri Candra. Ia berharap sinergi ini terus berlanjut, terutama terkait ketersediaan stok cadangan pangan (baperstock) untuk tahun 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi sosial untuk mencetak masyarakat yang lebih berdaya. Pemda Kayong Utara optimis, dengan pola pendidikan yang tepat sasaran, kelompok rentan akan memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Kementerian Sosial menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Sekolah Rakyat nantinya diharapkan dapat menjadi percontohan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas di Kalimantan Barat.
Ringkasan Berita
*Pemda Kayong Utara menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat ke Dinas Sosial Provinsi Kalbar pada Senin (19/1/2026).
*Program ini merupakan implementasi Inpres No. 8 Tahun 2025 untuk memberdayakan kelompok rentan melalui pendidikan informal berbasis kearifan lokal.
*Wakil Bupati Amru Chanwari memastikan lahan untuk proyek ini sudah berstatus clean and clear sesuai standar persyaratan Kementerian Sosial RI.
*Realisasi pembangunan fisik Sekolah Rakyat dijadwalkan masuk pada tahap ketiga untuk periode tahun anggaran 2026–2027.
*Dinas SP3APMD Kayong Utara juga memperkuat koordinasi terkait penanganan orang terlantar dan stok bantuan logistik bencana bersama pemerintah provinsi.
