KalbarOke.Com — Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya peningkatan layanan air bersih melalui penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa. Langkah ini dinilai krusial di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan ketersediaan air bersih berkualitas sebagai penopang kesehatan publik.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa meskipun Kota Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan besar justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan distribusinya. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko pada Selasa (20/1/2026).
Edi menginstruksikan manajemen PDAM untuk menangani persoalan sistematis secara lebih serius, terutama terkait intrusi air laut pada air baku dan kondisi pipa yang rawan bocor. Saat ini, tingkat kebocoran jaringan masih berada di angka 30,6 persen dan ditargetkan harus turun signifikan.
“Saya minta kebocoran bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari mendatang,” tegas Edi Kamtono.
Selain masalah teknis, Wali Kota juga menyoroti kendala nonteknis seperti pencurian air, tunggakan pelanggan, hingga koordinasi dengan Dinas PUPR terkait proyek pembangunan jalan agar tidak merusak jaringan pipa. Ia meminta PDAM lebih responsif dan memperkuat fungsi kehumasan dalam melayani keluhan warga.
Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD ini digelar bersama BPKP untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air dari hulu hingga hilir. Proses pengolahan dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak hingga sampai ke pelanggan memiliki kompleksitas risiko yang tinggi.
“Di setiap tahapan distribusi itu ada risiko. Karena itu kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi hambatan bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah.
Saat ini, cakupan layanan PDAM Tirta Khatulistiwa telah mencapai 90,6 persen penduduk. Untuk mencapai target 100 persen, manajemen tengah mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif serta gencar menjaring pelanggan baru di wilayah yang belum terjangkau.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy Mahani Harahap, mengingatkan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas, melainkan alat strategis mitigasi hambatan sosial, operasional, maupun keuangan. Terlebih, PDAM Pontianak ke depan akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
“Ke depan, pengelolaan air limbah terintegrasi adalah keniscayaan. Karena itu, manajemen risiko harus disiapkan sejak sekarang agar investasi besar ini tidak gagal,” pungkas Rudy.
Sinergi antara manajemen yang profesional, pengawasan dari BPKP, dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota diharapkan dapat mewujudkan layanan air bersih yang prima bagi seluruh warga Kota Pontianak secara berkelanjutan.
Ringkasan Berita
*Wali Kota Pontianak Edi Kamtono membuka FGD Manajemen Risiko PDAM Tirta Khatulistiwa pada Selasa (20/1/2026).
*Target utama manajemen adalah menurunkan angka kebocoran pipa dari 30,6 persen menjadi di bawah 28 persen tahun ini.
*Pipa Nipah Kuning dijadwalkan mulai beroperasi pada Februari 2026 untuk memperkuat distribusi air di wilayah tersebut.
*BPKP Kalbar memberikan pendampingan mitigasi risiko terkait operasional air baku, keuangan, hingga rencana pengelolaan air limbah terpadu.
*PDAM berupaya mengejar cakupan layanan 100 persen dengan cara mengaktivasi pelanggan pasif dan memperluas jaringan sambungan baru.
