KalbarOke.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Penandatanganan ini menandai dimulainya operasional Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional baru yang akan mengawasi proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik berkepanjangan.
Langkah Prabowo menempatkan Indonesia dalam lingkaran sempit negara-negara yang terlibat langsung dalam pengelolaan masa depan Gaza. Keikutsertaan ini juga menjadi penegasan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten mengusung penyelesaian damai konflik internasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, sebuah peta jalan 20 poin untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut.
Pembentukan BoP telah mendapat legitimasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 tahun 2025, yang sekaligus mengamanatkan pembentukan pemerintahan Gaza bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Dalam mandatnya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta mengoordinasikan rekonstruksi infrastruktur dan pemulihan tata kelola sipil Gaza. Keanggotaan badan ini terbatas pada negara-negara yang diundang langsung oleh Chairman, dengan keterwakilan di tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam Board of Peace memiliki dimensi strategis sekaligus politis. Pemerintah menilai kehadiran Indonesia diperlukan untuk memastikan masa transisi Gaza tidak menjelma menjadi pengaturan permanen yang menyingkirkan hak-hak rakyat Palestina. Indonesia juga mendorong agar seluruh proses tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution).
Melalui forum ini, Indonesia akan menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB. Kehadiran Indonesia diharapkan menjadi penyeimbang moral di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik negara-negara besar.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo kepada wartawan usai penandatanganan piagam.
Penandatanganan Board of Peace Charter memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor diplomasi yang aktif, bukan sekadar pengamat, dalam isu-isu global. Di tengah ketidakpastian politik Timur Tengah, Indonesia memilih masuk ke arena, membawa mandat konstitusi: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (*/)
