KalbarOke.com – Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan itu diambil dalam Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.
Sidang Isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia menyatakan penetapan awal Ramadhan didasarkan pada hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers seusai sidang.
Sidang Isbat kali ini melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag, perwakilan organisasi masyarakat Islam, serta para duta besar negara sahabat. Hadir pula Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar, yang mengimbau umat Islam untuk menyikapi perbedaan penetapan awal puasa dengan sikap saling menghormati.
Menurut Anwar, perbedaan awal Ramadhan merupakan bagian dari ijtihad ulama. “Dalam ijtihad ada ruang benar dan salah. Yang terpenting adalah menjaga persaudaraan umat Islam,” kata dia.
Pantauan hilal dilakukan di 96 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses ini melibatkan sejumlah lembaga, termasuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta para ahli falak.
Anggota Tim Hilal Kemenag, Cevep Nurwendaya, menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan kriteria hisab imkanur rukyat MABIMS. Kriteria ini mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi geosentrik 6,4 derajat dengan matlak Indonesia. Jika satu wilayah di Indonesia memenuhi syarat tersebut, awal bulan Hijriah dinyatakan masuk.
Metode ini juga digunakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam, meski NU tetap memverifikasi dengan rukyat. Adapun Muhammadiyah menggunakan hisab dengan matlak global melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Menurut Cevep, perbedaan kriteria inilah yang berpotensi memunculkan perbedaan awal Ramadhan di tengah masyarakat. “Namun, semua metode memiliki dasar ilmiah dan keagamaan masing-masing,” ujarnya.
Pemerintah berharap keputusan Sidang Isbat dapat menjadi rujukan bersama, sekaligus memperkuat sikap toleransi umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadhan. (*/)
