Pontianak, KalbarOke.com – Kepala Dinas Pendidikan dari sejumlah Kabupaten di Kalbar menilai tunjangan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yang dianggarkan Pemerintah Pusat tidak tepat sasaran dan tidak merata. Kerena itu, mereka meminta Ombudsman RI membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan Pemerintah Pusat.
“Persoalan selama ini, Kemendikbud selalu beralasan dengan Kementrian Desa Tertinggal berdasarkan data statistik, namun fakta di lapangan desa tersebut dalam kondisi layak,” ujar Lindra Azmar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, yang ikut mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, di Pontianak.
Ia mengaku sudah dua kali mengadukan ke Bupati Sintang mengenai penyaluran dana 3T yang tidak tepat sasaran. Namun Kemendikbud selalu berkilah dengan data statistik desa tertinggal yang layak mendapat dana 3T. “Seharusnya Kemendikbud turun ke lapangan untuk meninjau langsung lokasi yang layak mendapat dana tersebut,” ungkapnya.
Masalah serupa juga dirasakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus. Dia mengaku kurang meratanya penyaluran dana 3T baru dirasakan sejak Tahun 2017 lalu hingga sekarang.
“Saya meminta Ombudsman dapat menyelesaikan masalah ini, terlebih untuk nasib guru di daerah. Jika tidak terealisasi, saya dan rekan Kepala Dinas lainya akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi,” ungkap Frans Randus, seraya mengancam jika masalah tak kunjung selesai maka mereka akan mendatangi dan berorasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (ATA)
Artikel ini telah dibaca 1698 kali
