Pernikahan dan Perceraian Usia Dini di Kalbar Tinggi

Suasana pencanangan Kampung KB Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Dok Pemkab Kubu Raya

Kubu Raya – Kalimantan Barat menjadi provinsi teratas di Indonesia untuk angka pernikahan dini. Begitu pula kasus perceraian usia dini, Kalbar menjadi penyumbang tertinggi di tingkat Nasional. Kondisi ini diperparah data statistik menunjukkan rentang usai dalam mengenyam pendidikan di Kalbar hanya 6,7 tahun.

“Bagaimana kita bisa  mengentaskan kemiskinan jika  anak-anak remaja kita banyak yang tidak bersekolah dan di usia belia sudah memiliki anak,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, Titus Nursiwan, saat menghadiri pencanangan Kampung KB Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Minggu  (4/11).

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk. Termasuk di Kabupaten Kubu Raya, pertumbuhan penduduk yang kini pesat tidak diikuti keberadaan lahan yang cukup. Bahkan lahan yang ada semakin berkurang akibat maraknya pembangunan. Selain itu, isu-isu kependudukan seperti angka kelahiran di usia 15-19 tahun juga sangat tinggi, di mana pada usia sekolah kaum muda justru banyak yang sudah menikah.

Baca :  Meriahnya HUT Bhayangkara ke-79 di Kubu Raya: 79 Tumpeng Nikmat Disantap Bersama Masyarakat!

“Ini dibuktikan dengan angka statistik bahwa lama sekolah Kalimantan Barat hanya 6,7 tahun saja. Artinya, anak-anak kita hanya sekolah sampai tamat sekolah dasar. Tujuh bulannya itu kelas satu SMP yang tidak sampai naik kelas dua sudah berhenti sekolah,” ujarnya.

Fakta memprihatinkan lainnya, yakni angka kematian ibu melahirkan dan anak yang terbilang tinggi. Seharusnya, di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini sudah tidak ada lagi kasus kematian ibu melahirkan dan anak.

Baca :  Prestasi Kubu Raya Terjun Bebas di Popda 2025, Ini Penjelasan Disporapar

Karena itu, Titus menyebut pentingnya pembentukan kampung KB di setiap kecamatan. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perencanaan kehidupan keluarga sehingga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang berkualitas. “Program KB tidak dapat berjalan sendiri. Harus diikuti dengan program lintas sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” pungkasnya. (ATA)

Facebook Comments

Artikel ini telah dibaca 1824 kali