Aksi Masyarakat Adat Mempawah Jilid 2: Ancam Kantor Bupati Jadi Sasaran Jika Izin PT AHAL Diperpanjang

Aksi Masyarakat Adat Mempawah Jilid 2: Ancam Kantor Bupati Jadi Sasaran Jika Izin PT AHAL Diperpanjang. (Foto: Fb/IST.)

KalbarOke.Com – Ratusan masyarakat adat dari Desa Bumbun dan Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, kembali menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Mempawah pada Kamis, 25 September 2025.

Aksi ini merupakan kali kedua atau jilid 2, menindaklanjuti tuntutan yang belum dipenuhi terkait konflik dengan PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL).

Aksi massa yang datang menggunakan kendaraan truk dan membawa sejumlah baliho tuntutan ini langsung disambut oleh Bupati Mempawah, Erlina, dan Wakil Bupati.

Tuntutan Masyarakat: PT AHAL Dinilai Gagal Sejahterakan Warga

Perwakilan massa aksi, Iman Lewi Khornelis Bureni, menyampaikan bahwa demonstrasi tahap kedua ini dilakukan karena PT AHAL dinilai telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menyejahterakan masyarakat, sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang.

Baca :  Kisah Haru di Balik Bantuan Polantas Sekadau untuk Firas (8), Anak Disabilitas di Kubu Raya

“Oleh sebab itu kami masyarakat hari ini melakukan aksi yang ke-2 kali, tahap yang ke-2, jika tuntutan, tuntutan kami tahap ke-2 ini tidak diindahkan atau bahkan tanpa sepengetahuan kami masyarakat adat yang dirugikan bupati atau gubernur mengeluarkan izin baru atau melanjutkan izin daripada PT ahal, maka bupati ataupun gubernur harus bertanggung jawab sendiri atas keputusan yang dilakukan,” tegas Iman Lewi.

Ancaman Aksi Jilid 3 Mengarah ke Kantor Bupati

Dalam pernyataan kerasnya, Iman Lewi juga memberikan peringatan tegas kepada pemimpin daerah. Ia menyatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak diindahkan, atau bahkan jika izin PT AHAL diperpanjang tanpa sepengetahuan masyarakat yang dirugikan, maka Bupati atau Gubernur harus bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut.

Baca :  Bom Molotov dan Sajam Disita, Polda Kalbar Tangkap Empat Penyusup Aksi Massa

“Dan kami akan turun lagi dengan aksi berikutnya yang ke-3 di mana kantor bupati akan menjadi sasaran daripada aksi masyarakat. Itu saja tuntutan yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi perhatian daripada pemerintah daerah,” tutup Iman Lewi, menggarisbawahi potensi eskalasi konflik jika tidak ada solusi yang memuaskan.