KalbarOke.Com – Kepemimpinan Rokidi sebagai Direktur Utama Bank Kalbar menjadi sorotan tajam. Sejumlah pemuda dari Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat menilai kebijakan dan kepemimpinan Rokidi selama beberapa tahun terakhir telah banyak merugikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut, bahkan berdampak pada masyarakat Kalbar.
Hal ini menjadi dasar digelarnya aksi damai oleh aliansi tersebut pada Selasa sore (1/7) di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, jalan Ahmad Yani Pontianak. Mereka menuntut adanya pembenahan serius pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Saroni, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kalimantan Barat, dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Kalbar menegaskan bahwa kepemimpinan Rokidi telah menyebabkan kerugian besar bagi Bank Kalbar.
“Kami menilai kepemimpinan Rokidi sebagai Direktur Utama Bank Kalbar telah banyak merugikan bank pembangunan daerah ini,” ujar Saroni.
Salah satu kasus yang disoroti adalah pembobolan kantor cabang Bank Kalbar di tingkat kabupaten/kota yang mencapai nilai fantastis, Rp27,3 miliar.
Selain itu, Saroni juga menyebut adanya kasus sejumlah karyawan Bank Kalbar yang diduga membuat rekening bodong, sehingga merugikan para nasabah.
“Tiga bulan yang lalu beredar di media sosial bapak Rokidi telah mengirimkan surat pengunduran diri namun sampai saat ini masih ada kejelasan dari Gubernur sekaligus selaku pemegang saham terbesar,” kata Saroni.
Baca Juga : Oknum Guru Ngaji Diciduk Polisi, Cabuli 10 Santriwati di Bawah Umur
Aksi damai yang dilakukan oleh aliansi ini sempat diwarnai adu argumen dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalbar. Awalnya, pihak Satpol PP tidak mengizinkan aksi ini karena menilai dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari peserta maupun pihak kepolisian.
Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh para peserta aksi. Mereka menegaskan bahwa surat pemberitahuan telah dilayangkan kepada pihak kepolisian sehari sebelum aksi dilaksanakan.
Setelah perdebatan singkat, aksi ini akhirnya dapat dilanjutkan dan aspirasi para pendemo diterima langsung oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, Hari Ronaldi Mahaputra, yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendengarkan tuntutan mereka. (Aw/01)
Artikel ini telah dibaca 66 kali
