KalbarOke.Com – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia harus antre hingga 18 bulan untuk mendapatkan layanan operasi bypass jantung. Kesenjangan ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama yang kini menjadi fokus transformasi layanan kesehatan nasional.
“Banyak masyarakat yang sudah di-bypass harus menunggu enam hingga 18 bulan untuk bisa mendapatkan akses operasi bypass,” ujar Budi dalam konferensi internasional tentang pendidikan kedokteran pascasarjana di Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Menurut Budi, antrean panjang ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas operasi bypass yang hanya tersedia di 9 dari 34 provinsi pasca-pandemi COVID-19. Kondisi ini memaksa pasien dan keluarganya menempuh perjalanan jauh ke provinsi lain untuk mendapatkan perawatan.
Namun, Budi optimis situasi ini akan segera membaik. “Saat ini, 25 provinsi sudah bisa melakukan operasi bypass,” ungkapnya. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2027, semua provinsi di Indonesia sudah memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk operasi bypass jantung.
Transformasi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan semua warga negara mendapatkan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau di mana pun mereka berada, tanpa harus menunggu lama atau pindah lokasi.
Kalbar Siap Dukung Pemerataan Layanan Kesehatan, Termasuk Operasi Bypass Jantung
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk mendukung penuh program pemerintah pusat.
Ria Norsan menyebutkan, Pemprov Kalbar siap menyediakan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang kompeten serta mengoptimalkan pemanfaatan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Komitmen ini ditunjukkan dengan kesediaan rumah sakit daerah menjadi basis untuk mendukung program-program kesehatan strategis.
“Dengan langkah ini, pemerintah berharap kesenjangan tenaga spesialis dapat segera diatasi, dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia semakin merata,” pungkas Ria Norsan.
Dukungan Pemprov Kalbar ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan, termasuk operasi bypass jantung, agar masyarakat di seluruh wilayah, khususnya di Kalimantan Barat, dapat memperoleh perawatan yang lebih cepat dan mudah. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 30 kali
