KalbarOke.Com — Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelenggarakan rapat pengurus perdana di Hotel Hyatt Regency Bali, Jumat kemarin (13/02/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan organisasi untuk masa bakti 2025–2029.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, selaku Wakil Bendahara Umum APPSI, menyampaikan usulan tegas terkait dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai melumpuhkan kapasitas fiskal sejumlah kabupaten.
Ia menyoroti kondisi Kabupaten Melawi, dengan APBD sebesar Rp800 miliar, namun mengalami pemotongan TKD mencapai Rp275 miliar, sehingga yang tersisa menjadi Rp525 miliar. Beban tersebut diperparah dengan kewajiban pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sehingga belanja pegawai melonjak hingga 67–70% dari APBD.
Setelah ditambah kegiatan rutin operasional, total penggunaan APBD mencapai 92%, sehingga hanya tersisa 8% untuk pelayanan publik dan pembangunan. Diketahui 8 persen dari Rp525 miliar tersebut berarti hanya tinggal Rp42 Miliar.
Menyikapi potensi pemotongan TKD yang diprediksi berlanjut hingga 2027, Ria Norsan mendorong aksi kolektif melalui sebuah usulan strategis.
“Saya usulkan agar APPSI, APKASI, dan APEKSI bersatu untuk mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden, didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kita perlu segera menyikapi ini dan mencari solusi bersama agar daerah tetap berdaya untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Selain masalah fiskal, rapat yang dipimpin Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud ini juga membahas agenda strategis tahun 2026, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi pembagian pajak agar daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Ringkasan Data Anggaran Kabupaten Melawi:
• APBD Awal: Rp800 Miliar.
• Potongan TKD: Rp275 Miliar.
• Sisa Anggaran: Rp525 Miliar.
• Belanja Pegawai & Rutin: 92%.
• Sisa Pelayanan Publik & Pembangunan: 8% (Rp42 Miliar).
