KalbarOke.Com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan kerja dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut memiliki agenda penting, yakni penyerahan Laporan Eksekutif Daerah kepada Gubernur. Laporan ini merupakan hasil seleksi ketat dari BPKP Pusat, di mana hanya 16 dari total 36 perwakilan BPKP di Indonesia yang dinilai layak menyampaikan laporan strategis secara langsung kepada kepala daerah, termasuk Provinsi Kalbar.
Kepala BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menjelaskan bahwa fokus utama laporan tersebut berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat Kalbar, mencakup sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan. Hasil laporan ini akan menjadi dasar BPKP dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Pemprov.
Salah satu poin penting yang disoroti BPKP adalah adanya potensi besar bagi Pemprov Kalbar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Rudy M. Harahap mengungkapkan bahwa terdapat potensi pendapatan daerah yang masih bisa digali hingga mencapai sekitar Rp300 miliar untuk tahun mendatang. Sumber utama peningkatan ini berasal dari:
1. Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor: Sektor ini dinilai belum optimal.
2. Optimalisasi Aset Daerah: Terdapat aset-aset daerah yang bernilai sekitar Rp20 miliar dan berpotensi dimanfaatkan lebih maksimal.
Untuk mewujudkan potensi peningkatan ini, BPKP menekankan perlunya komitmen dan langkah aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar.
Selain sektor pendapatan, BPKP juga menyoroti dua sektor penting dalam kesejahteraan rakyat, yaitu kesehatan dan pendidikan:
• Kesehatan: Terdapat ketimpangan fasilitas kesehatan (Faskes) di beberapa wilayah di Kalbar yang memerlukan perhatian serius.
• Pendidikan: BPKP menemukan bahwa pemanfaatan aset pendidikan belum optimal, di mana sejumlah sekolah dinilai belum menggunakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat secara maksimal.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peran BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil Laporan Eksekutif Daerah ini. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Ria Norsan menutup dengan menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antara Pemprov Kalbar dan BPKP sangat vital. Tujuannya adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel bagi rakyat Kalbar.
