KalbarOke.com — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah menjadi sorotan publik setelah diketahui berangkat umrah bersama keluarganya pada Selasa (2/12), di saat wilayahnya masih dilanda banjir dan longsor di 11 kecamatan. Keberangkatan ini terjadi hanya lima hari setelah dirinya menerbitkan surat ketidaksanggupan penanganan tanggap darurat.
Surat bernomor 360/1315/2025, yang ditandatangani Mirwan pada Kamis (27/11), berisi pernyataan bahwa pemerintah daerah tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor tanpa dukungan tambahan. Namun ketika sebagian warga masih mengungsi, sang bupati justru meninggalkan daerah untuk beribadah.
Masih Ada Warga Mengungsi
Warga Aceh Selatan, Nasrol, menyebutkan bahwa meskipun banjir telah surut, beberapa warga masih bertahan di tenda pengungsian, terutama di kawasan Trumon. “Airnya sudah surut. Tapi pengungsi masih ada meskipun tidak sebanyak di awal,” kata Nasrol, Jumat (5/12).
Situasi tersebut memicu kritik karena masyarakat menilai bupati seharusnya hadir di lapangan memastikan pemulihan berlangsung maksimal.
Pihak Pemkab Berikan Penjelasan
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Aceh Selatan, Denny Saputra, membenarkan keberangkatan Mirwan MS untuk menjalani ibadah umrah. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil setelah kondisi daerah dianggap stabil.
“Keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri menjalani ibadah umrah tentunya setelah melihat situasi wilayah yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di Bakongan Raya dan Trumon Raya,” jelas Denny.
Pemerintah daerah juga membantah anggapan bahwa bupati meninggalkan rakyat di tengah bencana. Menurut Denny, sebelum berangkat, Mirwan telah turun langsung ke beberapa lokasi terdampak. “Bupati beserta istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi wilayah terdampak, bahkan turun langsung mengantarkan logistik,” ujarnya.
Polemik di Tengah Pemulihan
Meski Pemkab menilai situasi sudah membaik, kritik tetap bermunculan karena proses pemulihan masih berjalan dan sebagian warga belum bisa kembali ke rumah.
Kepergian bupati di tengah masa krisis menambah panjang daftar polemik yang melibatkan pejabat publik saat daerah mereka menghadapi bencana, memunculkan pertanyaan mengenai prioritas, tanggung jawab, dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat. (*/)
