KalbarOke.Com – Menanggapi keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas bersubsidi serta harganya yang melambung tinggi, Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral pada Kamis (15/1/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, hingga perwakilan tujuh agen LPG di wilayah Sintang.
Namun, suasana rapat mendadak tegang saat Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, melakukan pengecekan kehadiran. Dari tujuh agen yang diundang, hanya tiga pemilik (owner) yang hadir langsung, sementara sisanya hanya mengirimkan perwakilan.
Kondisi ini memicu kekecewaan Bupati lantaran forum tersebut dirancang untuk mengambil keputusan cepat dan mencari solusi konkret bagi masyarakat. Tanpa kehadiran pengambil kebijakan dari pihak agen, komunikasi dikhawatirkan akan terhambat oleh alasan “harus melapor ke pimpinan”.
Dalam arahannya, Bupati Bala memberikan pernyataan menohok terkait perilaku para pengusaha gas di Sintang. Ia mengingatkan bahwa keterlibatan mereka dalam distribusi barang subsidi membawa tanggung jawab moral dan sosial yang besar kepada masyarakat.
“Ini kan sudah tidak wajar. Jangan kawan-kawan dari pemilik agen ini mengintai pemda lemah. Kami tidak ada anggaran untuk memonitor kalian setiap saat, termasuk APH (Aparat Penegak Hukum) juga ada batasnya. Kita pakai hati, ini menyangkut pelayanan masyarakat,” tegas Bala dalam rapat tersebut.
Bupati menekankan bahwa perusahaan-perusahaan ini mendapatkan izin operasional karena berjanji menjadi mitra masyarakat. Jika tujuan utama para pemilik agen hanya mencari keuntungan tanpa memedulikan distribusi yang sehat, ia menyarankan agar mereka tidak mengambil jalur bisnis barang bersubsidi.
“Kalau kita mau bisnis murni, ya jangan mengambil barang yang subsidi, banyak bisnis lain itu. Karena ini antara bapak-bapak pemilik perusahaan dengan masyarakat,” tambahnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan Bala terhadap absennya para pemilik agen bukan tanpa alasan. Ia berharap setiap aspirasi dan kendala yang dibahas dalam forum tersebut bisa terjawab dan diputuskan langsung tanpa perlu menunda waktu.
“Dan sungguh dalam absensi ini, saya pun belum apa-apa kecewa, karena saya yakin jawabannya nanti pada ‘nanti kami sampaikan dengan pimpinan’, padahal forum ini diharapkan apa yang kita komunikasikan bisa terjawab langsung,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Sintang bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan akan terus memantau pola distribusi gas di lapangan.
Meskipun terdapat keterbatasan anggaran pengawasan, Bupati meminta semua pihak mengedepankan integritas. Langkah tegas akan diambil jika ditemukan adanya praktik penimbunan atau penyimpangan distribusi yang merugikan rakyat kecil.
Rapat ini menjadi peringatan bagi seluruh agen gas di Kabupaten Sintang agar lebih serius dalam mengelola komoditas bersubsidi dan tidak memanfaatkan celah pengawasan untuk kepentingan sepihak.
Ringkasan Berita
• Bupati Sintang memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas LPG subsidi pada Kamis (15/1/2026).
• Bupati menyatakan kekecewaannya karena hanya 3 dari 7 pemilik agen gas yang hadir secara langsung dalam rapat tersebut.
• Gregorius Herkulanus Bala mengingatkan bahwa agen gas memiliki tanggung jawab pelayanan masyarakat karena mengelola barang subsidi.
• Bupati menegaskan agar pengusaha tidak memanfaatkan keterbatasan pengawasan pemerintah untuk melakukan praktik bisnis yang tidak wajar.
• Forum ini bertujuan mencari solusi cepat, namun terhambat oleh absennya para pengambil keputusan dari pihak agen.
