KalbarOke.com – Pemerintah Kabupaten Landak memprioritaskan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada 2026 untuk pembangunan infrastruktur. Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan dan jembatan guna memastikan akses logistik tetap lancar serta aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan kondisi akses transportasi sangat menentukan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di daerah. Kerusakan jalan atau terputusnya jalur transportasi, menurut dia, akan langsung berdampak pada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Karolin setelah menghadiri Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) di Hotel Grand Landak pada Kamis, 5 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Landak, baik skala besar maupun menengah.
“Berdasarkan evaluasi, kami mengambil prioritas tahun 2026 ini pada penanganan infrastruktur karena masih banyak fasilitas yang memerlukan penanganan mendesak,” kata Karolin.
Infrastruktur Mendesak, Anggaran Terbatas
Karolin menjelaskan keputusan tersebut juga dipengaruhi kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat di berbagai wilayah.
Sejumlah ruas jalan mulai mengalami kerusakan, beberapa jembatan memerlukan perbaikan, dan ada akses penting yang jika dibiarkan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, program CSR dapat membantu menutup kekurangan anggaran pemerintah daerah. “CSR bukan menggantikan kewajiban pemerintah, tetapi membantu menutup celah yang belum tertangani,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat mempercepat penanganan fasilitas yang membutuhkan perbaikan segera. “Kami berharap bisa bersinergi dengan CSR agar perusahaan memperhatikan fasilitas seperti infrastruktur, sehingga distribusi logistik dan produk-produk kita tidak terganggu,” kata Karolin.
Akses Lancar Dorong Pergerakan Ekonomi
Karolin menambahkan kelancaran jalur transportasi tidak hanya berpengaruh bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat secara luas.
Akses yang baik akan menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan biaya transportasi, serta membantu menjaga stabilitas harga di pasar. “Kalau akses lancar, orang bergerak, barang bergerak, ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.
Tata Kelola CSR Diperketat
Selain menetapkan fokus program, Pemerintah Kabupaten Landak juga menyoroti pentingnya tata kelola CSR yang lebih terarah dan transparan. Perusahaan diminta menyusun rencana program secara jelas, mulai dari jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, target penerima manfaat, hingga indikator dampak yang dihasilkan.
Karolin mengatakan pemerintah daerah siap mendampingi perusahaan agar program CSR berjalan sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan tidak saling tumpang tindih. “Pengawasannya akan kita perketat agar benar-benar sesuai dengan rencana dan prioritas daerah,” kata dia.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak berharap program CSR dari berbagai perusahaan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Ujungnya manfaatnya terasa, bukan hanya di laporan, tetapi di jalan-jalan yang kembali bisa dilalui dengan aman oleh masyarakat Landak,” ujar Karolin. (dRi*/)
