KalbarOke.Com – Di tengah gelombang demonstrasi yang memanas di berbagai daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat justru fokus memperkuat fondasi ekonomi. Gubernur Ria Norsan bersama jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan ini bukan sekadar membahas angka, melainkan strategi konkret untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan warga Kalbar.
Mendagri Tito Karnavian membuka rakor dengan sorotan tajam pada situasi nasional. Ia mencatat setidaknya 107 titik aksi di 30 provinsi sejak 25 Agustus, yang berujung pada kerusakan fasilitas publik.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo telah turun tangan, mengajak para tokoh dan elit politik berdialog. Tito lantas mengimbau para kepala daerah, termasuk Gubernur Norsan, untuk meniru langkah responsif ini agar masalah di daerah bisa dicegah sebelum membesar.
Fokus Ekonomi: Peran Vital Pemerintah Daerah
Namun, inti dari pertemuan ini tetap pada isu inflasi. Tito menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran vital. “Inflasi harus kita kendalikan bersama,” tegasnya. “Pemerintah daerah punya peran penting, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan distribusinya.”
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membawa kabar baik: Indonesia surplus produksi pangan, dengan hasil gabah mencapai 33 juta ton per tahun—lebih dari cukup untuk kebutuhan domestik sebesar 30 juta ton. “Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton,” katanya. “Upaya Bulog dalam pengadaan juga demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga untuk masyarakat.”
Langkah Nyata Kalbar: Gerakan Pangan Murah (GPM)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam. Norsan dan jajarannya telah mengambil langkah proaktif melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Program hasil kolaborasi dengan Bulog ini disambut hangat oleh masyarakat, membantu mereka mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Norsan optimis bahwa berbagai upaya ini tidak hanya akan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. “Sinergi lintas sektor dan implementasi program strategis seperti GPM adalah kunci untuk menjaga daya beli dan memastikan ketersediaan bahan pokok,” tegasnya.
Pada akhirnya, komitmen Kalbar adalah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan yang ada. (adp/01)
Artikel ini telah dibaca 32 kali
