Pontianak – Unjuk rasa kembali terjadi di depan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (9/10) Sore. Aksi kedua digelar Aliansi Rakyat Pengerak Demokrasi, datang dengan jumlah massa lebih banyak. Mereka masih mendesak Gubernur Kalbar segera menjawab masalah pemangkasan APBD 2019 Kabupaten Landak dan Bengkayang, termasuk pemberhentian Sekda Kalbar M. Zeet Asovie yang dinilai atas dasar permasalahan pribadi.
”Kami telah meminta, Gubernur harus memperlihatkan diri kepada kami. Beliau harus berani menjumpai kami, itu saja beliau tidak berani,” teriak massa.
Massa mendesak Gubernur Kalbar Sutarmidji keluar menemui mereka. Namun lagi-lagi, mereka kecewa. Lantaran hingga aksi dibubarkan Sutarmidji tetap tidak kunjung menemui massa. Kekecewaan tersebut dilontarkan Lipi, Korlap Aksi. Ia mengatakan, Gubernur harus berani bertemu dan menjawab persoalan mereka sebagai bagian dari masyarakat yang dipimpinnya.
“Atau karena kami lawan politik kemaren? Ini kesalahan Gubernur, seharusnya setelah Pilkada semua selesai,” kesalnya.
Gerah seolah dibiarkan, massa dari Aliansi Rakyat Pengerak Demokrasi mengancam akan mendesak DPRD Provinsi Kalbar dapat mempertemukan mereka dengan Gubernur. ”Sebagai rakyatnya, kami berhak bertemu dengan Gubernur yang kami pilih itu, bukan dibatas batasi seperti ini. Kalo kita mau ketemu, dia tidak mau, kalo sampai kita lewat DPRD dia masih tidak mau, ada hal lain yang akan kami buat,” ancam Lipi. (AR)
Artikel ini telah dibaca 3830 kali