KalbarOke.com – Presiden Prabowo Subianto mendorong keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah skema pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut Prabowo, peran aparat keamanan diperlukan tidak hanya untuk mendukung operasional, tetapi juga dalam pembentukan karakter peserta didik.
Seruan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pembukaan 166 Sekolah Rakyat yang digelar serentak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menyatakan ingin agar keterlibatan TNI dan Polri bersifat langsung, termasuk dengan menugaskan perwira untuk mendampingi sekolah-sekolah tersebut.
“Kalau perlu, saya ingin meminta TNI dan Polri menugaskan beberapa perwira untuk mengunjungi dan membimbing sekolah-sekolah ini,” kata Prabowo.
Presiden berpendapat pengalaman TNI dan Polri dalam menerapkan disiplin dan ketertiban dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan karakter. Ia menilai pembiasaan sederhana—seperti berpakaian rapi dan disiplin dalam keseharian—merupakan fondasi penting bagi anak-anak yang mengikuti program Sekolah Rakyat.
Namun, penekanan pada peran aparat keamanan dalam dunia pendidikan ini menambah daftar panjang kebijakan Prabowo yang mengedepankan pendekatan kedisiplinan ala militer dalam sektor sipil. Pemerintah belum menjelaskan secara rinci batasan peran TNI dan Polri agar tidak tumpang tindih dengan otoritas tenaga pendidik maupun prinsip pendidikan sipil.
Selain menyinggung peran aparat, Prabowo juga mengingatkan para guru untuk menjadi teladan dalam menanamkan nilai kedisiplinan kepada murid. Ia meminta para menteri terkait terus berkoordinasi menyelesaikan persoalan teknis, mulai dari keterbatasan sarana hingga kualitas pengajar, yang dinilai masih menjadi tantangan utama program tersebut.
Sekolah Rakyat disebut Prabowo sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat di berbagai daerah sampai 2029.
Di tengah ambisi tersebut, efektivitas pelibatan TNI dan Polri dalam ruang pendidikan sipil berpotensi menjadi perdebatan tersendiri, terutama terkait batas kewenangan dan orientasi pendidikan yang ingin dibangun pemerintah. (*/)
