KalbarOke.com – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh atau completely built up (CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara menuai kritik dari parlemen. Kendaraan tersebut disebut akan didatangkan dari dua produsen otomotif asal India, Mahindra dan Tata Motors.
Anggota DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut janggal di tengah kapasitas industri otomotif nasional yang dinilai masih memadai. Menurut dia, impor dalam jumlah besar berpotensi melemahkan arah industrialisasi yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Kalau produksi dalam negeri mampu, mengapa harus impor CBU dalam skala besar? Ini bukan sekadar pengadaan kendaraan, tetapi menyangkut keberpihakan negara terhadap industri nasional,” kata Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Firman menilai kebijakan tersebut berpotensi bertabrakan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan produksi dalam negeri, serta penciptaan lapangan kerja.
“Jangan sampai narasi kemandirian industri hanya menjadi slogan. Jika praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Ia mengingatkan bahwa industri otomotif memiliki rantai pasok panjang yang melibatkan sektor baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Impor kendaraan dalam bentuk utuh, kata Firman, berpotensi memutus mata rantai nilai tambah yang seharusnya dinikmati pelaku usaha dan tenaga kerja di dalam negeri.
“Setiap unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri menciptakan multiplier effect. Kalau kita impor CBU, nilai tambah itu justru dinikmati negara lain,” ujarnya.
Firman juga menyoroti potensi kecurigaan publik jika kebijakan impor tersebut tidak disertai penjelasan terbuka. Menurut dia, pemerintah perlu memaparkan secara transparan dasar ekonomi dan teknis dari keputusan tersebut. “Tanpa penjelasan yang gamblang, wajar publik bertanya apakah ada kepentingan jangka pendek atau lobi industri tertentu di balik kebijakan ini,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menegaskan bahwa BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional. Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
“BUMN harus berpihak pada industri nasional. Jika tidak ada alasan mendesak dan rasional, Presiden perlu mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” ujarnya.
Firman memastikan DPR akan mencermati kebijakan tersebut secara ketat. Menurut dia, industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa. “Keputusan strategis tidak boleh didasarkan pada kepentingan sesaat. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” kata legislator asal Pati, Jawa Tengah itu. (*/)
