KalbarOke.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan dua perempuan berinisial MAB dan LH. Keduanya diduga merekrut dan menyalurkan korban perempuan berinisial EFT melalui jalur nonprosedural untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam.
Dirreskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patar Silalahi, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan yang dibuat pada 27 September 2025. Penyelidikan intensif yang dilakukan penyidik, termasuk pemeriksaan saksi dan barang bukti, mengarah pada penetapan keduanya sebagai tersangka.
“Tersangka MAB merekrut korban dari Kabupaten TTS dan mengirimkannya ke Batam tanpa prosedur resmi. Setibanya di Batam, korban dijemput dan disalurkan oleh LH, pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja yang tidak memiliki izin perekrutan di wilayah NTT,” jelasnya.
Korban Alami Kekerasan dan Tidak Digaji
Selama bekerja di Batam, korban mengalami perlakuan tidak manusiawi. Ia tidak menerima gaji, mengalami kekerasan fisik, serta kehilangan akses komunikasi setelah HP dan KTP disita. Kondisi ini membuat korban terisolasi dan tidak dapat menghubungi keluarganya.
Korban akhirnya berhasil meminta bantuan kerabatnya dan dipulangkan ke NTT pada 5 September 2025. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Saat ini tersangka MAB sudah ditahan, sementara LH dibantarkan karena alasan kesehatan. Namun proses hukum terhadapnya tetap berjalan,” tegas Kombes Patar.
Program “NTT Zero TPPO” Terus Diperkuat
Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti nyata komitmen Kapolda NTT dalam mengupayakan “NTT Zero TPPO”.
“Program NTT Zero TPPO menitikberatkan pada pencegahan, penindakan, dan penyelamatan korban. Kami mendorong masyarakat agar tidak tergiur tawaran kerja tanpa kejelasan dan berperan aktif melaporkan indikasi perdagangan orang,” ujarnya.
Polda NTT kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan. Masyarakat diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait TPPO agar korban dapat diselamatkan lebih cepat. (*/)
