KalbarOke.Com – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melantik 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat (5/12/2025). Pelantikan ini menimbulkan reaksi keras dari Wakil Gubernur, Krisantus, yang merasa tidak dilibatkan.
Krisantus, yang merupakan kader PDIP, menunjukkan kekesalannya dengan absen dari acara pelantikan tersebut. Sebelumnya, PDIP adalah salah satu partai pengusung utama pasangan Norsan-Krisantus.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, memberikan komentarnya. Ia melihat adanya kegaduhan politik di media sehari sebelum pelantikan.
Agus Sudarmansyah menilai bahwa secara aturan hukum, pelantikan pejabat eselon II tersebut tidak melanggar. Apa yang dilakukan Gubernur Norsan sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Saya melihat persoalan ini, ini hal yang wajar, lumrah dan dapat saya pahami atas kemarahan pak wakil gubernur, pak krisantus tersebut,” ujarnya. Ia menegaskan kekesalan ini dapat dimengerti.
Menurutnya, kemarahan Wakil Gubernur Krisantus didasarkan pada norma dan etika yang terlewatkan. Wakil Gubernur merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan kebijakan strategis.
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya tidak terpisahkan sejak masa pencalonan hingga terpilih. Idealnya, Wakil Gubernur diajak berdiskusi atau dimintai saran pendapatnya oleh Gubernur.
Agus Sudarmansyah menyatakan kegaduhan politik ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Ia khawatir konflik ini dapat berkelanjutan dan menimbulkan perpecahan di Pemprov Kalbar.
“Saya khawatirkan ini bisa berkelanjutan dan menimbulkan kubu-kubuan di pemerintah provinsi Kalimantan Barat,” jelasnya. Kondisi ini tentu tidak diharapkan oleh Fraksi PDIP.
Ia berharap situasi politik ini dapat segera diredam dan suasana menjadi tenang kembali. Harmonisasi ini penting agar visi dan misi kepala daerah dapat berjalan dengan baik.
Jika program terlaksana dengan baik, masyarakat Kalimantan Barat yang akan paling diuntungkan. Sebelumnya, Krisantus juga mengungkapkan hubungan dengan Norsan tidak baik.
Sebelumnya, ringkasan pemberitaan di beberapa media menyimpulkan bahwa kekesalan Krisantus pada Gubernur Norsan dipicu oleh banyak faktor, termasuk tudingan dari Norsan.
Norsan menuduh Krisantus sebagai dalang di balik sejumlah kasus korupsi yang menyeret namanya.
“Saat kongres Partai Hanura, Dia (Norsan) tunjuk ini Pak Wagub dalangnya, ini kan boleh dikatakan sebagai pencemaran nama baik,” ungkap Krisantus, Kamis (4/12/25).
Ringkasan
• Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menganggap wajar kekesalan Wagub Krisantus yang tidak dilibatkan dalam pelantikan 26 pejabat PPT.
• Proses pelantikan yang dilakukan Gubernur Ria Norsan dinilai sudah sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundang-undangan ASN.
• Kekesalan Wagub Krisantus didasari oleh faktor etika dan norma karena tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis.
• Krisantus adalah kader PDIP, salah satu partai pengusung utama pasangan Norsan-Krisantus dalam Pilkada 2024.
• Fraksi PDIP khawatir kegaduhan ini akan berkelanjutan dan menimbulkan perpecahan atau kubu-kubuan di Pemprov Kalbar, yang merugikan masyarakat.
• Krisantus juga mengaku hubungannya dengan Norsan tidak baik, dipicu oleh tudingan Norsan bahwa Krisantus adalah dalang kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur.
