KalbarOke.Com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara tegas menyoroti pentingnya percepatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu kunci utama untuk mendongkrak investasi dan kesejahteraan di Bumi Khatulistiwa. Hal ini disampaikannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kuponwah (Kubu Raya, Pontianak, Mempawah) yang berlangsung di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (30/7/2025).
Dalam pertemuan yang dirangkai dengan peluncuran rencana aksi dan penandatanganan komitmen bersama para kepala daerah tersebut, Norsan tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga secara khusus menekankan hambatan perizinan yang kerap menghambat masuknya investor.
“Tolong diperlancar, jangan sampai terhambat. Masa buat AMDAL sampai 1 tahun bahkan 2 tahun,” tegas Norsan. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, mempercepat perizinan investasi, termasuk AMDAL, berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi masuk, lapangan kerja tercipta, daya beli masyarakat meningkat, ekonomi tumbuh, dan pada akhirnya, angka kemiskinan dapat ditekan.
Sorotan Gubernur terhadap lamanya proses AMDAL ini mengindikasikan bahwa birokrasi yang berbelit-belit menjadi salah satu tantangan serius dalam menarik investasi. Dengan memangkas waktu tunggu perizinan, diharapkan iklim investasi di Kalimantan Barat menjadi lebih kondusif dan menarik bagi para pengusaha.
HLM TPID Kuponwah sendiri merupakan tindak lanjut dari program kerja kelompok kerja forum kerja bersama antar daerah Kuponwah. Inisiatif Bank Indonesia ini diapresiasi tinggi oleh Gubernur Norsan karena dinilai efektif dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempererat sinergi pengendalian inflasi berbasis kawasan.
Norsan berharap model kerja sama ini tidak hanya terbatas pada Kuponwah. “Saya harap tidak hanya Kuponwah, namun program ini menyasar pada Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat misalnya membentuk juga Singbebas (Singkawang, Bengkayang, Sambas), kemudian Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kabupaten lainnya,” pintanya, menyerukan kolaborasi lintas daerah untuk menjaga stabilitas inflasi.
Selain percepatan perizinan, Gubernur Norsan juga meminta perusahaan atau investor yang masuk ke Kalimantan Barat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Setiap di mana ada investor masuk, saya minta tenaga lokal atau masyarakat setempat dulu yang diprioritaskan. Kalau sudah masyarakat tidak ada, barulahih dari luar,” pungkasnya. Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk memastikan bahwa dampak positif investasi dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Bupati Mempawah, Erlina, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik penyelenggaraan kerja sama antar daerah ini. Ia menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan komunikasi intensif untuk melahirkan aksi nyata demi kepentingan masyarakat.
Secara keseluruhan, HLM TPID Kuponwah yang diikuti Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong percepatan investasi di daerah. Dengan secara langsung menggarisbawahi urgensi percepatan perizinan, khususnya AMDAL, serta memprioritaskan tenaga kerja lokal, Gubernur Norsan berupaya menciptakan ekosistem investasi yang tidak hanya efisien tetapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. (aw/01)
Artikel ini telah dibaca 81 kali
