KalbarOke.Com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan dukungan penuh terhadap proses Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Oktober 2025.
Gubernur Norsan menekankan bahwa SPI merupakan instrumen krusial dalam mengukur tingkat integritas birokrasi dan potensi risiko korupsi di instansi pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan serius dari ASN tidak boleh diabaikan.
“Survei itu menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di instansi pemerintah, jadi jangan diabaikan dan segera diisi dengan sebaik-baiknya,” ujar Norsan.
Cermin Integritas: ASN Dituntut Jujur dan Bertanggung Jawab
Secara tegas, Gubernur meminta setiap ASN memberikan jawaban dalam survei dengan jujur, lengkap, dan cermat. Ia memperingatkan bahwa pengisian yang asal-asalan mencerminkan kurangnya keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“Saya minta seluruh ASN Pemprov Kalbar harus segera mengisi survei SPI KPK jangan abai. Survei tersebut sebagai cermin integritas kita. Kalau diisi asal-asalan, sama saja kita tidak serius dalam membangun pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Norsan menambahkan, hasil SPI nantinya akan menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi KPK dalam menilai tata kelola pemerintahan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan korupsi di Kalimantan Barat. Integritas, menurutnya, bukan sekadar slogan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan, salah satunya melalui survei ini.
Komitmen Antikorupsi: Kalbar Ingin Tampil Transparan
Melalui partisipasi penuh dan kejujuran ASN dalam SPI, Gubernur Ria Norsan berharap Kalimantan Barat dapat menampilkan diri sebagai provinsi yang benar-benar berkomitmen melawan praktik korupsi.
“Dengan SPI ini, KPK bisa melihat sejauh mana komitmen kita. Saya ingin Kalbar tampil sebagai provinsi yang serius, transparan, dan berkomitmen melawan praktik korupsi,” jelasnya.
Norsan berharap partisipasi seluruh ASN dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi Kalbar dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang profesional serta berintegritas tinggi.
