KalbarOke.Com – Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, perlu segera meminta klarifikasi ke Sekretaris Daerah Kalbar, terkait isi kisruh seleksi anggota direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kalbar 2025, seminggu belakangan. Demikian ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik Herman Hofi Munawar, Jumat (8 Agustus 2025), di Pontianak. “Setahu Saya Sekda itukan juga Ketua Pansel. Jadi dia yang mengetahui persis segala hal teknis seleksi, mulai dari regulasi dan lainnya,” ujar mantan anggota DPRD Kalbar priode 1999-2004 ini.
Menurut Herman Gubernur wajib memastikan segala aktifitas dan tata kelola di Pemerintah Provinsi Kalbar mesti sesuai ketentuan. Termasuk dalam seleksi calon anggota direksi Perumda Aneka Usaha yang memang sudah dilakukan secara terbuka rekrutmennya.
Sebab, kata Herman, Gubernur yang otomatis akan diminta bertanggungjawab terhadap kondisi Perumda hari ini. “Maju mundurnya Perumda itukan sangat tergantung pada pengurusnya yaitu direksi yang diberikan amanah.”
Sebagai orang yang pernah menjadi wakil rakyat di Dewan Provinsi Kalbar, Herman mengatakan dirinya juga paham bagaimana kondisi Perumda yang dulu namanya Perusda saat dia menjadi Dewan. “Penyertaan modal disuntikan (ke Perumda ) mencapai puluhan milyar rupiah yang bersumber dari APBD dan merupakan uangnya rakyat Kalbar,” papar Herman.
Kepercayaan yang telah diberikan Gubernur kepada Sekda, tegas Herman Hofi, mesti dijalankan dengan penuh amanah. karena Sekda yang berperan dalam pengawasan dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang ada. “Termasuklah dalam hal seleksi (Direksi Perumda) yang begini, maka nya Sekda yang jadi Ketua Panselnye,” ujarnya.
Selain Gubernur, kata mantan Dewan Kota Pontianak yang juga aktif sebagai pengacara ini menambahkan, berbagai pihak juga bisa dipahami ikut memberikan atensi dan perhatian terhadap kisruh seleksi direksi Perumda Kalbar 2025. Mulai dari peserta seleksi, tegas Herman, wakil rakyat di DPRD serta berbagai lembaga pengawas yang memiliki organ di daerah seperti Ombudsman dan Komisi Informasi juga dapat proaktif melaksanakan pernnya jika mengetahui permasahan ini.
“Tujuan kita kan tak lain hanya bagaimana BUMD kita di daerah ini sehat sehingga berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” ungkapnya.
“Apalagi Pak Mendagri sangat memberikan atensi terhadap BUMD. Bahkan tercetus, salah satu penyebab carut marut usaha milik daerah adalah disebabkan diurus tim sukses dengan kompetensi yang tak mumpuni,” ujar mantan Dewan Provinsi Kalbar yang ketika menjabat duduk di Komisi Perekonomian ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Senin (4 Agustus), sejumlah peserta seleksi anggota direksi Perumda Kalbar 2025, menyampaikan surat protes kepada Gubernur. Mereka meminta Gubernur untuk menghentikan proses seleksi karena ada ketentuan yang dilanggar, terutama molornya jadwal pengumuman hasil tes uji kelayakan dan kepatutan yang hampir dua minggu. Dari yang semula dijadwalkan 18 Juli, baru diumumkan pada 30 Juli.
“Serumit itukah merekap hasil tes sehingga molor sampai 12 hari?” tanya peserta dalam surat keberatan yang ditemukan ke berbagai pihak di pusat dan daerah tersebut. (r/01)
Artikel ini telah dibaca 89 kali
