KalbarOke.Com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyempatkan diri meninjau langsung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program pendidikan gratis ini menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalbar untuk meraih cita-cita.
Dalam kunjungannya ke lokasi sementara di Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar pada Rabu (10/2025), Gubernur Norsan memastikan kelengkapan fasilitas dan fokus utama pada sektor keamanan dan kenyamanan siswa.
Instruksi Khusus Gubernur: Pemisahan Gedung Siswa
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Ria Norsan memberikan instruksi spesifik kepada pengelola sekolah guna menjamin lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi seluruh peserta didik.
“Saya meminta kepada pengelola untuk dipisahkan siswa laki-laki dan perempuan menempati gedung yang terpisah, jika memungkinkan, untuk memastikan kenyamanan,” tegas Norsan.
Instruksi ini diberikan saat Sekolah Rakyat memulai tahun ajaran baru Tahap 1C di lokasi darurat, menggunakan fasilitas eks Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dan Sentra Terpadu/Sentra Kreasi, sambil menunggu rampungnya pembangunan gedung sekolah permanen.
Akses Pendidikan Gratis dan Kuota Siswa
Saat ini, Sekolah Rakyat resmi menampung siswa di tiga jenjang pendidikan: SD, SMP, dan SMA. Gubernur Norsan memastikan bahwa total siswa yang terdaftar dan sedang menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta pemeriksaan kesehatan berjumlah 81 orang, meskipun kuota yang disediakan adalah 90 siswa.
“Jadi sekali lagi saya memastikan bahwa program ini bersifat gratis dan saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait batas akhir pendaftaran,” jelasnya.
Rincian kelas di lokasi sementara mencakup:
• SD: 1 lokal kelas (20 siswa)
• SMP: 1 lokal kelas (20-25 siswa)
• SMA: 2 lokal kelas (20-25 siswa per lokal)
Verifikasi Ketat untuk Tepat Sasaran
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Raminuddin, sebelumnya menjelaskan bahwa proses pendaftaran dan verifikasi data calon siswa dilakukan secara ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran bagi anak dari keluarga miskin dan rentan.
Proses seleksi mencakup kunjungan rumah (home visit) yang melibatkan 600 petugas SDM Program Keluarga Harapan (SDMPKH) yang tersebar di seluruh Kalbar. “Kami tidak ingin ada data fiktif. Kalau rumahnya mewah tapi ngaku miskin, pasti gugur. Jadi semua diverifikasi langsung,” tegas Raminuddin.
Sementara proses rekrutmen guru dan kepala sekolah masih menunggu keputusan Kemensos, Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara. Pembangunan fasilitas belajar oleh Satker PUPR Kalbar ditargetkan selesai agar KBM dapat dimulai sepenuhnya di fasilitas permanen.
