KalbarOke.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi global dalam perlindungan laut melalui partisipasi Indonesia dalam peluncuran Living High Seas Partnership di New York, Amerika Serikat. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, khususnya di wilayah laut lepas yang berada di luar yurisdiksi nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, mengatakan Indonesia menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai penguatan kerja sama multilateral di sektor kelautan. “Kemitraan ini memiliki signifikansi strategis dan menjadi salah satu pelopor dalam penerapan area-based management tools,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 6 April 2026.
Peluncuran Living High Seas Partnership mempertemukan sejumlah negara mitra dan organisasi internasional untuk mempercepat implementasi kesepakatan global terkait keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional atau Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Menurut Miftahul, Indonesia berkomitmen mengimplementasikan pendekatan pengelolaan berbasis kawasan atau area-based management tools (ABMTs) dengan memanfaatkan pengalaman dalam pengelolaan kawasan konservasi laut nasional.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan langsung dengan laut lepas di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global. “Keikutsertaan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi kelautan internasional,” kata dia.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Jerman, Ilka Wagner, menyatakan Living High Seas Partnership kini memasuki tahap implementasi setelah menyelesaikan fase kesepakatan awal. “Fokus kami adalah membangun kemitraan di tingkat nasional, regional, dan global untuk mendukung visi keanekaragaman hayati Uni Eropa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh GIZ bersama konsorsium global guna memastikan tata kelola yang efektif dan terintegrasi.
Living High Seas merupakan inisiatif global yang mendukung implementasi perjanjian BBNJ melalui penguatan kerja sama lintas negara, lembaga internasional, dan komunitas ilmiah. Program ini mendorong pengembangan kawasan konservasi laut (marine protected areas/MPAs) sebagai instrumen utama perlindungan ekosistem laut lepas.
KKP menilai kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi negara peserta dan masyarakat global, mulai dari menjaga kesehatan laut, memperkuat ketahanan pangan, hingga mendorong ekonomi biru.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerja sama global dalam perlindungan laut.
Menurut dia, kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. (*/)
