KalbarOke.Com – Kondisi Jembatan Benipis di Dusun Karang Kumpang, Desa Tanjung Medan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali memprihatinkan. Jembatan yang merupakan akses vital bagi masyarakat dari tiga desa—Desa Tanjung Medan, Pangkalan Teluk, dan Mensubang—menuju pusat Kabupaten Ketapang kini rusak parah dan sangat membahayakan pengguna jalan.
Jalur ini adalah satu-satunya urat nadi yang menghubungkan ribuan warga dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat ekonomi di Kota Ketapang.
Selain kondisi jembatan yang tidak memiliki pagar pengaman di sisi kiri dan kanan, jalan penghubung desa menuju kota juga dilaporkan dalam keadaan rusak berat. Kepala Dusun Karang Kumpang, Rahmat Hidayat, menjelaskan bahwa saat musim hujan tiba, ruas jalan tersebut berubah menjadi lumpur tebal, membuat kendaraan sulit melintas dan warga seringkali terjebak.
Rahmat menambahkan bahwa perbaikan terakhir pada jalan sempat dilakukan pada akhir Juli 2025 dengan bantuan alat berat dari perusahaan sekitar, dan biaya penimbunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, untuk jembatan, perbaikan murni dilakukan secara swadaya oleh warga.
“Dari dulu pemerintah daerah hanya janji, tidak ada tindakan nyata. Sekarang rusak lagi, tapi pemerintah kabupaten tetap cuek. Padahal ini satu-satunya akses warga untuk ke rumah sakit di kota,” ujar Rahmat, Rabu (29/10/2025).
Ketiadaan pagar pengaman jembatan juga secara nyata meningkatkan risiko kecelakaan. Beberapa kasus mobil angkutan hasil kebun dilaporkan terperosok ke sungai karena kondisi jembatan yang licin dan sempit. Warga menilai situasi ini sebagai bukti lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat pedesaan.
Situasi infrastruktur yang berulang kali rusak dan lambannya respons pemerintah daerah ini turut menuai kritik dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Ihas, salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Kabupaten Ketapang (IMKK), menilai persoalan infrastruktur di daerah pedalaman ini adalah bentuk nyata dari ketimpangan pembangunan.
“Ini bukan cuma soal jalan atau jembatan, tapi soal keselamatan dan keadilan bagi warga. Pemerintah harus turun tangan sebelum ada korban jiwa,” tegas Ihas.
Sebagai Wakil Ketua IMKK, Ihas menambahkan bahwa mahasiswa bersama masyarakat berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini agar segera mendapat tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar janji-janji politik.
“Kami tidak ingin menunggu janji lagi. Warga sudah terlalu sering memperbaiki sendiri tanpa hasil yang bertahan lama,” pungkasnya.
